Infografis
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku tak ingin 'kecele' dua kali dalam proses pengambilalihan saham perusahaan tambang milik asing.
Lontaran ini ia katakan disaat pemerintah Indonesia tengah gencar untuk menguasai mayoritas kepemilikan saham perusahaan tambang nikel PT Vale Indonesia Tbk (INCO) lewat bendera PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).
Arifin mengungkapkan saat ini kedua belah pihak telah sepakat untuk menyerahkan 14 persen sahamnya ke holding BUMN Tambang tersebut. Artinya MIND ID bakal menjadi pemegang saham mayoritas dengan jumlah 34 persen.
"Jadi dengan itu MIND ID bisa 34 persen dan itu mayoritas di antara yang lain," ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM akhir pekan lalu.
Baca Juga: Erick Thohir Ancam Vale dengan Penciutan Lahan Tambang Jika Kasih Harga Divestasi Kemahalan
Meski menjadi pemegang mayoritas, Arifin mengaku MIND ID juga harus bisa menjadi pengendali perusahaan, dimana direktur utama dan komisaris harus dari pihak MIND ID. Dengan kata lain perusahaan ini benar-benar dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan keuntungannya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
"Itu operational sekarang kemajuan. Manajemen bersama tapi keputusan di komisaris (MIND ID)," tutur Arifin.
Asal tahu saja saat ini para pemegang saham terbesar Vale Indonesia adalah Vale Canada Limited (VCL) dengan kepemilikan saham 43,79 persen. Sedangkan, MIND ID menggenggam 20 persen, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) sebesar 15,03 persen dan publik 21,18 persen.
Kecele Transaksi Saham Freeport
Sebelumnya pada tahun 2018 lalu pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan pengambilalihan saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).
Baca Juga: Ada 'Udang' Dibalik Perpanjangan Izin Freeport, Jokowi Dicurigai
Meski menjadi sebuah prestasi besar, banyak pihak yang menyayangkan perjanjian jual beli saham senilai Rp56 triliun tersebut tak membuat Indonesia menjadi pengendali utama Freeport Indonesia.
Hal ini disebabkan saham milik Pemerintah Indonesia sebesar 51 persen terpecah menjadi 41 persen atas nama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan 10 persen atas nama Pemerintah Provinsi Papua.
Dengan komposisi saham seperti ini maka PT. Freeport-McMoRan terkesan menjadi pemegang saham mayoritas 49 persen dan berhak memegang kendali utama manejemen perusahaan.
