Suara.com - Presiden Iran, Ebrahim Raisi berharap, negara anggota BRICS segera bertindak atas sikap pemerintah Israel dan militer mereka. Ia juga meminta BRICS menandai Israel sebagai negara teroris dalam konteks dugaan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina di Gaza.
Permintaan ini disampaikan dalam Pertemuan Gabungan Luar Biasa tentang Situasi Timur Tengah yang diadakan secara online pada awal pekan ini.
Iran sebagai salah satu anggota BRICS menyerukan agar negara-negara tersebut menggunakan pengaruh mereka untuk mengakhiri pengepungan Israel atas Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman.
Ia juga meminta penyelidikan terhadap dugaan penggunaan senjata terlarang oleh Israel di Gaza, termasuk bos fosfor putih.
“Rezim [Israel] harus dinyatakan sebagai rezim teroris dan tentaranya dianggap sebagai organisasi teroris,” kata Raisi, dikutip dari sumber yang sama.
BRICS, kata dia, seluruhnya diharapkan mengakui hak negara Palestina. Negara anggota BRICS diminta juga untuk segera memutus hubungan baik politik, ekonomi, dan militer dengan Israel.
Iran, menurut pernyataan Raisi, akan memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya bersama yang diajukan oleh Afrika Selatan bersama empat negara lain di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Upaya tersebut bertujuan untuk menyelidiki apakah terdapat kejahatan perang yang dilakukan di Gaza.
Namun, Raisi menegaskan bahwa dalam konteks pengajuan tersebut, Amerika Serikat (AS) juga harus bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak yang dilakukan oleh militer Israel di Gaza.
Menurut data pejabat kesehatan Palestina di Gaza, Israel telah menyebabkan lebih dari 14.000 kematian warga Palestina, termasuk 5.600 anak-anak, sejak mereka menyatakan perang terhadap Hamas bulan lalu. Selain itu, lebih dari 6.000 penduduk daerah kantong Palestina tersebut dinyatakan hilang.
Baca Juga: Staf WHO Tewas Dibom Israel Bersama Bayi 6 Bulan dan Suaminya, Dirjen WHO: Gencatan Senjata Sekarang
Israel, sebagai respons terhadap serangan mendadak lintas batas Hamas pada 7 Oktober, menganggap pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah yang diblokade tersebut sebagai tindakan yang dibenarkan.
Pada pertemuan puncak virtual yang dihadiri oleh pemimpin negara-negara anggota BRICS dan anggota baru seperti Arab Saudi, Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, sebagian besar negara lebih memilih untuk mengeluarkan pernyataan individual yang menyerukan bentuk gencatan senjata.