Infografis
Suara.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti kebutuhan perhatian dari pemerintah pusat dan daerah terkait mitigasi dampak transisi energi di wilayah yang merupakan produsen batu bara.
IESR menilai, melibatkan masyarakat yang terdampak, dengan menempatkan keadilan sebagai fokus utama dalam proses transisi energi, memiliki peran penting agar transisi dari sistem ekonomi yang bergantung pada bahan bakar fosil ke ekonomi yang berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
"Diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap proses transisi energi di daerah-daerah yang menghasilkan batu bara agar dampaknya dapat diminimalkan. Meskipun Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan langkah-langkah transisi energi, namun waktu yang tersedia terbatas. Kita harus memastikan bahwa ketika era industri batu bara berakhir, daerah tersebut sudah siap untuk menjalani transformasi," ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, pada Selasa (21/11/2023).
Hal itu disampaikannya saat media dialogue bertajuk "Transisi Berkeadilan di Daerah Penghasil Batubara di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Paser di Jakarta.
"Pemahaman yang tepat terkait konteks transisi energi di daerah perlu dikuasai oleh pemerintah pusat sehingga dapat melakukan intervensi aktif di daerah penghasil batu bara," lanjut dia, dikutip via Antara.
IESR telah melakukan kajian berjudul Just Transition in Indonesia's Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim dengan lokasi penelitian di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Studi tersebut menemukan bahwa daerah penghasil batu bara berpotensi berkontribusi terhadap transisi ekonomi menuju energi bersih.
Beberapa hal yang menjadi potensi berjalannya transisi energi di antaranya timbulnya kesadaran untuk tidak bergantung pada satu sumber pendapatan daerah saja, seperti hanya pada sektor batu bara, adanya inisiatif perusahaan untuk mengembangkan bisnis di luar batu bara, dan corporate social responsibility (CSR) yang dapat menjadi sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat.
Kendati demikian, potensi tersebut belum dapat optimal karena beberapa hambatan seperti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, kurangnya kapasitas keuangan, dan kurangnya infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Desak Komitmen Capres Atasi Krisis Iklim, Sejumlah Aktivis Geruduk KPU
Kajian tersebut juga menemukan kurangnya diversifikasi ekonomi dan pengembangan industri di wilayah penghasil batubara. Sebagian besar batu bara yang diproduksi di Paser dan Muara Enim diekspor ke daerah lain dan belum mendorong pengembangan industri di daerah tersebut.
