Menteri PUPR: Duit Investasi Swasta di IKN Rp45 Triliun

Senin, 20 November 2023 | 13:29 WIB
Menteri PUPR: Duit Investasi Swasta di IKN Rp45 Triliun
Ilustrasi. Presiden Jokowi Groundbreaking RS Hermina Nusantara di IKN, Rabu (01/11/2023). [Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa saat ini realisasi investasi yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp45 triliun.

Realisasi tersebut masih dari pihak pengusaha dalam negeri atau swasta.

"Pembangunan infrastruktur dasar di IKN telah memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta, seperti, antara lain pembangunan rumah sakit, hotel, kantor, komersial dan ritel serta pusat pengembangan olahraga," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI dikutip Antara di Jakarta, Senin (20/11/2023)

Berdasarkan laporan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), katanya lagi, besaran investasi swasta yang masuk dari bulan September hingga Desember 2023 sebesar Rp45 triliun.

Baca Juga: Jokowi: Investor Asing Baru Sekedar Minat Tanam Duit di IKN

"Dukungan infrastruktur IKN selama periode tahun 2020-2024 sebesar Rp60,99 triliun untuk 85 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar," kata Basuki.

Menurut dia, untuk progres fisik pembangunan secara keseluruhan hingga 1 November 2023 telah mencapai 22,18 persen.

Adapun rincian progres pembangunan IKN tersebut untuk Batch 1 (Tahun 2020-Maret 2023) sebesar Rp24,53 triliun yang terdiri dari 40 paket pekerjaan dengan progres 53,2 persen.

"Batch 1 ini termasuk kantor-kantor pemerintahan, kemenko, kantor presiden, jalan tol, dan sebagainya," kata Basuki.

Sedangkan untuk Batch 2 (setelah Maret 2023) sebesar Rp36,46 triliun yang terdiri dari 45 paket pekerjaan dengan progres 1,2 persen.

Baca Juga: Sebenarnya Luhut Sudah Bisa Keluar RS, Tapi Belum Boleh Pulang ke RI

"Batch 2 termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), infrastruktur air minum dan land clearing di kawasan 1B dan 1C," ujar Basuki pula

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI