Infografis
Beberapa pejabat yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga tegas menolak hal ini. Nama-nama tersebut antara lain adalah Muhammad Yusuf Ateh, Ernadhi Suramanto, Salamat Simanullang, Iwan Taufiq Purwanto, Raden Suhartono, Sally Salamah, dan Agustina Arumsari.
Disebutkan dalam utas terkait bahwa instansi ini adalah ‘pelaku’ utama penolakan impor KRL bekas selain Kementerian Perindustrian.
Bambang Haryadi
Jabatannya adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Ia menyampaikan bahwa rencana impor KRL bekas tidak sejalan dengan instruksi presiden yang ingin mengutamakan penggunaan industri dalam negeri.
Dalam pernyataannya yang dimuat di sebuah media online, ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki PT. INKA yang telah mengekspor produknya. Ia mempertanyakan kenapa masih ada urgensi untuk membeli kereta bekas yang disebutnya rongsokan dari Jepang.
Luhut Binsar Pandjaitan
Menjadi salah satu sosok yang paling dikenal publik saat ini, namanya juga masuk dalam jajaran pejabat yang menolak impor KRL bekas. Beliau menyatakan hal ini akan melanggar aturan yang ada, mulai dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hingga kebijakan industri nasional dan aturan di Kemenperin.
Andre Rosiade
Terakhir adalah Andre Rosiade, yang menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI dan berasal dari Partai Gerindra. Penolakan sempat terjadi secara keras, bahkan disertai kemarahan dan gebrakan meja.
Baca Juga: Kabar Duka, Ibu Hamil yang Diejek di KRL karena Pakaian Terbuka Alami Keguguran
Namun demikian pihaknya berubah pikiran setlah mencoba mengalami sendiri menaiki KRL. Ia merasakan adanya urgensi besar untuk mengimpor KRL dari Jepang tersebut.
