Infografis
Suara.com - PT Surveyor Indonesia (SI) bekerja sama dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasion), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan penjurian pada 10 Kabupaten yang lolos program I-SIM For Regencies.
I-SIM for Regencies merupakan program inisiatif berskema rating & awarding untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi multi-stakeholders ekosistem SDGs Indonesia di tingkat Kabupaten.
Salah satu peserta, memaparkan presentasinya di depan para juri, yaitu Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, pihaknya mengusung program Go-Best (Bogor Bebas Stunting) yang dijalankan sejak tahun 2020.
Menurutnya, program ini berhasil masuk ke dalam Penjurian Top 10 I-Sim For Regencies 2023, yang diadakan oleh PT Surveyor Indonesia (SI).
Baca Juga: Mantan Pimpinan PT Surveyor Indonesia Cabang Makassar Jadi Tersangka, Modus Merekayasa Proyek
"Hari ini, Kabupaten Bogor mengangkat tema 'Bogor Bebas Stunting'. Program kami dinilai karya yang positif, ya kami berterima kasih," ujar Burhanudin, ditulis Kamis (2/11/2023).
Ia menjelaskan, dalam penanganan stunting di kabupaten ini pihaknya fokus pada 114 desa dan 35 kecamatan hingga tahun 2023. Dengan total jumlah penduduk mendekati 6 juta orang.
Jumlah ini, kata dia, sama dengan jumlah penduduk Propinsi Sumatera Barat dan Bali.
Ia merinci, pada tahun 2020 jumlah balita dengan stunting mencapai 12,79 persen dari total jumlah penduduk, atau sebanyak 40.959 balita.
Lalu, turun di tahun 2021 menjadi 9,98 persen atau sebanyak 32.123 balita.
Baca Juga: Dukung Pemerintah dan KADIN Tekan Angka Stunting, Kredivo Hadirkan #GentingBerbagi
"Tahun 2023, jumlah stunting yang ada berhasil diturunkan menjadi 1,59 persen atau 6.231 balita. Jumlahnya, mungkin dibilang besar, tapi ini karena jumlah penduduk kami juga banyak dibandingkan Kabupaten lainnya," bebernya.
Sejauh ini, pihaknya telah mengintegrasikan berbagai program, baik yang ada di internal, masyarakat, pelaku usaha, maupun program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), yang diprioritaskan pada program percepatan penurunan angka stunting.
"Kesehatan ini butuh intervensi. Karena kalau stunting gagal ditangani, maka bonus demografi Indonesia tidak bisa optimal," ungkapnya.
