Infografis
Suara.com - Anggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan supervisi atas program kerja Kementerian Pertanian di Kabupaten Situbondo.
"Sekarang kita sedang mengumpulkan informasi informasi terkait pelaksanaan program, apakah telah sesuai dengan rencana dan harapan, apakah sudah terpenuhi dan tepat sasaran," ujarnya, di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu (1/11/2023).
Haerul berharap, program Kementan yang diberikan tidak salah sasaran, seperti yang pernah terjadi di daerah lain.
"Berdasarkan pemeriksaan, kita pernah temukan di daerah Jabar. Ada Sawit, di sana tidak ada tanaman sawit, kenapa karena titipan. Ini merupakan kekeliruan yang seharusnya tidak lagi terjadi," katanya.
Haerul menegaskan, program Kementan yang dilaksanakan dapat memberikan kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat.
"Kalau kita temukan ada pengelolaan keuangan yang tidak merujuk kepada kesejahteraan rakyat, itu bisa jadi temuan kita," imbuhnya lagi.
Anggota IV tersebut kembali menegaskan bahwa program dari Kementan harus tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian.
"Kalau tidak tepat, manfaatnya tidak akan dapat. Berarti ada kerugian negara, sehingga manfaat dan tujuan pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terpenuhi," tegasnya.
Terkait hal ini, Haerul meminta dukungan dari semua jajaran untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani.
Baca Juga: Pastikan Koordinasi dengan KPK Baik, Mentan Amran: Saya Ingin Pembangunan Pertanian Bisa Lebih Cepat
"Pemerintah daerah diminta juga untuk mengawasi bantuan yang diberikan kepada petani mengingat banyak kasus bantuan hilang dan akan menjadi temuan BPK," tambahnya.
