Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melarang kegiatan usaha PT Akulaku Finance Indonesia untuk menyalurkan kredit lewat skema a buy now pay later (BNPL). Selain itu, Akulaku juga dilarang bekerja sama dengan bank baik, Channeling maupun Joint Financing.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman menyebut, sanksi ini karena Akulaku lalai perintah regulator untuk memperbaiki proses bisnis penyaluran pembiayaan BNPL.
"(Akulaku) ini dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur eksisting maupun debitur baru dengan skema BNPL atau pembiayaan serupa, termasuk penyaluran pembiayaan yang dilakukan melalui skema channeling maupun joint financing," ujarnya Agusman dalam keterangan pers secara virtual, Senin (30/10/2023).
Dalam hal ini, Akulaku harus memenuhi aturani BNPL sesuai ketentuan prinsip manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, agar larangan kegiatan usahanya bisa dicabut.
"Pencabutan akan dilakukan apabila OJK menilai bahwa PT Akulaku Finance Indonesia telah melaksanakan seluruh komitmen korektif action plan, termasuk pemenuhan seluruh rekomendasi pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan," kata dia.
Agar kejadian tidak terulang, Agusman juga telah mengingatkan seluruh perusahaan yang berkecimpung di Paylate agar menjalankan bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.
"Meminta seluruh perusahaan untuk terus memperbaiki dan melakukan penguatan dalam proses underwriting dengan memperhatikan penerapan aspek manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, dan manajemen risiko teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Agusman.
Respon Akulaku
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia memastikan, perusahaan selalu memenuhi kewajiban dari regulator.
Baca Juga: Arus Modal Sebesar Rp 4,06 Triliun Kabur dari Pasar Modal RI
Hal ini dibuktikan dengan langkah penyempurnaan produk yang tengah dilakukan pada Buy Now Pay Later milik PT Akulaku Finance Indonesia.