Infografis
Suara.com - Dalam dunia bisnis, salah satu upaya untuk melakukan transaksi nontunai secara praktis adalah dengan memanfaatkan Open Banking API berlisensi PJP. Yang dimaksud dengan PJP atau Penyedia Jasa Pembayaran adalah bank atau lembaga nonbank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
Terdapat 3 kategori untuk izin PJP, yaitu kategori izin dengan modal disetor minimum Rp15 miliar, kategori izin dengan modal disetor minimum Rp5 miliar, dan kategori izin dengan modal disetor minimum Rp500 juta (bagi calon PJP yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain) atau Rp1 miliar (bagi calon PJP yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain).
Mari pahami lebih lanjut mengenai sejumlah komponen sistem pembayaran selengkapnya melalui ulasan di bawah ini.
Memahami Prinsip Sistem Pembayaran
Baca Juga: Pemimpin yang Berperan dalam Majukan Teknologi Informasi Raih DT50 Award
Sebelum membahas komponen-komponen dalam sistem pembayaran, ada baiknya apabila Anda mengenali terlebih dahulu prinsip-prinsip yang diterapkan pada sistem pembayaran di Indonesia. Berikut penjelasannya.
1. Data Aman
Keamanan data pengguna atau nasabah harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan aktivitas pembayaran. Oleh karena itu, pengelolaan sistem pembayaran harus dijalankan dengan cermat guna mengurangi risiko, terutama yang terkait dengan kredit dan pelunasan utang oleh individu maupun perusahaan.
2. Transaksi Efisien
Prinsip selanjutnya yang harus diterapkan dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah menjalankan transaksi keuangan dengan efisiensi. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan perkembangan infrastruktur.
Baca Juga: Baseus Tunjuk Grow in Asia untuk Garap Strategi Pemasaran di Indonesia
3. Akses yang Setara
Di Indonesia, prinsip kesetaraan akses digunakan dalam penerapan sistem pembayaran untuk mencegah praktik monopoli yang bisa merugikan pengguna.
4. Melindungi Konsumen
Salah satu prinsip dalam sistem pembayaran yang esensial adalah perlindungan konsumen. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui pengawasan peredaran uang tunai dan penegakan kebijakan clean money policy.
Komponen-Komponen Sistem Pembayaran
Sebuah sistem pembayaran melibatkan beberapa komponen penting untuk meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi.
Komponen-komponen dalam sistem pembayaran tidak hanya mencakup metode atau prosedur pembayaran, tetapi juga regulasi yang diterapkan oleh lembaga keuangan yang berwenang. Berikut adalah tujuh komponen sistem pembayaran dalam transaksi keuangan:
1. Lembaga
Salah satu komponen sistem pembayaran yang cukup penting adalah lembaga yang terlibat dalam proses pembayaran itu sendiri, seperti bank sentral, bank lokal, pencetak kartu kredit, dan lain sebagainya.
Setiap lembaga memiliki peran masing-masing yang memberikan dukungan bagi kelancaran sistem pembayaran.
Sebagai contoh, bank sentral memiliki fungsi sebagai operator, regulator, dan pengawas dalam seluruh prosesnya. Sehingga, lembaga-lembaga lainnya berada di bawah pengawasan bank sentral dalam suatu sistem pembayaran.
2. Infrastruktur
Selain aspek kelembagaan, komponen penting dalam sistem pembayaran yang memerlukan perhatian adalah infrastruktur teknis.
Infrastruktur teknis merujuk kepada unsur-unsur yang mendukung operasional sistem pembayaran, seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komputer, sistem backup, dan lain sebagainya.
Contoh konkret dari infrastruktur dalam sistem pembayaran adalah Open Banking API, sebuah aplikasi data terbuka yang dapat mempermudah perbankan dan institusi keuangan lainnya untuk mengakses informasi nasabah.
Untuk menyelesaikan suatu transaksi, diperlukan penggunaan alat pembayaran yang sah, entah dalam bentuk uang tunai maupun uang elektronik.
Di Indonesia, mata uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah adalah Rupiah. Oleh karena itu, berbagai metode pembayaran tunai maupun non-tunai, seperti transaksi melalui e-wallet, e-money, QRIS, atau mobile banking, harus menggunakan mata uang Rupiah.
4. Saluran Pembayaran
Selain menggunakan alat pembayaran yang sah, diperlukan juga komponen sistem pembayaran yang mendukung proses penyaluran dana, baik yang bersifat tunai maupun nontunai.
Saluran pembayaran yang dimaksud adalah fasilitas atau perangkat yang berperan dalam memudahkan jalannya transaksi keuangan, seperti mesin ATM, kartu kredit, kartu debit, dan opsi pembayaran langsung melalui kasir atau petugas bank.
Dalam perkembangan terkini, smartphone juga telah menjadi saluran pembayaran yang efektif melalui aplikasi e-wallet dan mobile banking, yang memfasilitasi transaksi daring dengan kemudahan akses di mana saja dan kapan saja.
5. Pengguna
Transaksi keuangan bergantung pada keterlibatan pengguna. Komponen sistem pembayaran ini dapat berinteraksi untuk menyelesaikan transaksi tertentu.
Pengguna akan menyelesaikan proses transaksi dengan memanfaatkan alat pembayaran dan saluran pembayaran yang telah mereka pilih.
6. Alat Hukum
Selain lembaga pengawas, terdapat juga instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur transaksi keuangan dalam sistem pembayaran.
Instrumen hukum ini terdiri dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang, yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran.
Dengan dasar hukum yang jelas, peraturan pembayaran menjadi lebih mudah dipahami dan proses transaksi menjadi lebih efisien.
7. Mekanisme Operasional
Dalam sistem pembayaran, terdapat mekanisme operasional yang memungkinkan segala prosesnya berjalan dengan lancar dan aman.
Mekanisme yang tepat akan memastikan dana yang dikirim ke penerima aman, contohnya adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola transaksi uang elektronik.
Itulah informasi terkait komponen sistem pembayaran yang bisa membantu menciptakan proses transaksi keuangan yang lebih mudah, aman, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pengguna di era digital ini.
Untuk keperluan pengembangan bisnis, percayakan pada Brankas API yang menyediakan layanan Disburse dan Direct untuk membantu membangun infrastruktur pembayaran yang aman dan terskala.
Dengan Brankas API, ribuan transaksi bisa berlangsung dalam waktu singkat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan selama menggunakan layanan bisnis Anda.
