Infografis
Suara.com - Dalam dunia bisnis, salah satu upaya untuk melakukan transaksi nontunai secara praktis adalah dengan memanfaatkan Open Banking API berlisensi PJP. Yang dimaksud dengan PJP atau Penyedia Jasa Pembayaran adalah bank atau lembaga nonbank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
Terdapat 3 kategori untuk izin PJP, yaitu kategori izin dengan modal disetor minimum Rp15 miliar, kategori izin dengan modal disetor minimum Rp5 miliar, dan kategori izin dengan modal disetor minimum Rp500 juta (bagi calon PJP yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain) atau Rp1 miliar (bagi calon PJP yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain).
Mari pahami lebih lanjut mengenai sejumlah komponen sistem pembayaran selengkapnya melalui ulasan di bawah ini.
Memahami Prinsip Sistem Pembayaran
Sebelum membahas komponen-komponen dalam sistem pembayaran, ada baiknya apabila Anda mengenali terlebih dahulu prinsip-prinsip yang diterapkan pada sistem pembayaran di Indonesia. Berikut penjelasannya.
1. Data Aman
Keamanan data pengguna atau nasabah harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan aktivitas pembayaran. Oleh karena itu, pengelolaan sistem pembayaran harus dijalankan dengan cermat guna mengurangi risiko, terutama yang terkait dengan kredit dan pelunasan utang oleh individu maupun perusahaan.
2. Transaksi Efisien
Prinsip selanjutnya yang harus diterapkan dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah menjalankan transaksi keuangan dengan efisiensi. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan perkembangan infrastruktur.
Baca Juga: Pemimpin yang Berperan dalam Majukan Teknologi Informasi Raih DT50 Award
3. Akses yang Setara
