Suara.com - PT Indobuildco terus bersikeras pengelolaan Hotel Sultan kembali dipegang oleh perusahaan. Kekinian, kubu Pontjo Sutowo membongkar portal yang menghalangi pintu masuk ke Hotel Sultan dari Arah Jalan Jenderal Sudirman.
Portal tersebut sebelumnya, dibangun oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) pada Selasa (24/10) lalu.
Kuasa Hukum PT Indobuildco, Yosef Benediktus Badeoda menjelaskan, kehadiran portal tersebut sangat mengganggu aktivitas di Hotel Sultan, baik para tamu hingga karyawan.
"Portal itu dibangun oleh PPKGBK dan pada proses pembangunan itu, per tanggal 24 itu kuasa hukum dari PT Indobuildco sudah menyampaikan (surat) teguran untuk membongkar itu karena sangat mengganggu aktivitas keluar masuk," ujarnya di Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Yosef melanjutkan, dirinya telah melayangkan surat teguran yang ditujukan ke PPKGBK di mana berisikan peringatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan portal dalam waktu 1x24 jam.
"Pihak kuasa hukum PT Indobuildco memperingati PPKGB untuk dalam jangka waktu 1x24 jam untuk menghentikan kegiatan pembangunan portal dan/atau membongkar portal yang sudah dibangun. Karena portal tersebut akan menghambat aktivitas keluar masuk hotel, baik tamu maupun karyawan," kata dia.
Menurut Yosef, terdapat tiga alasan pembongkaran portal harus dilakukan, pertama tempat yang dipasang portal adalah lahan milik PT Indobuildco selaku pengelola resmi Hotel Sultan berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) 26/27 Gelora, bukan di atas lahan HPL No. 1/Gelora. Terbukti dalam buku tanah HPL No. 1/Gelora tidak terdaftat HGB 26/27.
Kemudian kedua, pembuatan portal melanggar due process of law karena tanah ini masih dalam proses berperkara di pengadilan terkait kepemilikan lahan yang terdaftar dalam perkara No. 667/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Pst, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Dalam perkara tersebut, klien kami telah meminta kepada Majelis Hakim untuk melarang para pihaj melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lainnya sampai adanya putusan inkracht dalam perkara ini," imbuh dia.
Baca Juga: Menteri Investasi Marah, Resmi 'Tendang' Pontjo Sutowo dari Hotel Sultan
Lalu ketiga, pembuatan portal mengganggu kegiatan di pintu keluar-masuk kawasan Hotel Sultan. Tindakan PPKGBK ini melanggar hak hidup, hak berusaha warga negara dan Hak Asasi Manusia (HAM).