Anies Beri Bukti RI Dipercaya Investor Asing: TTD Perjanjiannya di Jakarta

Achmad Fauzi Suara.Com
Selasa, 24 Oktober 2023 | 17:01 WIB
Anies Beri Bukti RI Dipercaya Investor Asing: TTD Perjanjiannya di Jakarta
Anies Baswedan sedang membaca buku 'How Democracies Die' (twitter.com/aniesbaswedan)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyebut Indonesia selalu dipercaya dunia sebagai tempat untuk berinvestasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perjanjian investasi yang dilakukan dan ditandatangani di Indonesia.

Artinya, para investor selalu mengikuti aturan-aturan di Indonesia jika berinvestasi. Biasanya, dia menyebut perjanjian investasi dari investasi dilakukan di Singapura atau Hong Kong.

"Saya sering berdiskusi dengan tim saya tentang bagaimana menghitung kepercayaan dunia terhadap kita. Simpel. Kalau investasi dan setuju penandatangannya di Jakarta, bukan di Singapura. Tanda tangannya bukan di Hong Kong, tapi Jakarta, di bawah sistem hukum kita," ujarnya saat menghadiri US-Indonesia Investment Summit ke-11 di Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarat ini, dengan kepercayaan itu menandakan bahwa investor juga percata kepada sistem hukum dan politik di dalam negeri.

Baca Juga: Pengelola Uang Haji Jajaki Investasi Haji dan Umrah dengan Kamar Dagang Arab Saudi

"Tapi jika kesepakatan-kesepakatan besar, investasi jumbo ditandatangani di luar Indonesia, itu pesan bahwa 'kita tidak percaya sistem hukum kalian, kita tidak percaya sistem politik pemerintahan kalian. Karena itu kita tidak tanda tangan di sini," jelas dia.

Di sisi lain, dalam pembiayaan politik, Anies menyebut ada hal-hal yang harus dibenahi seperti pendanaan partai politik hingga meritokrasi. Menurut dia, kebijakan politik Indonesia kekinian belum bisa menyasar ke kebutuhan masyarakat hingga kebutuhan negara.

Justru, tambah dia, kebijakan politik hanya untuk memeuhi kepentingan partai atau kelompoknya saja.

"Banyak alasan kenapa negara terjebak di middle income trap, karena institusi politik menghasilkan kebijakan yang tidak merefleksikan kebutuhan publik dan nasional, namun merefleksikan kebutuhan partai politik di pemerintahan. Itu juga yang membuat negara terjebak di middle income trap," tukas dia.

Baca Juga: Komite Nasional Hubungan Industrial yang Dicetus GBB Diyakini Jadi Gerbang Percepatan Investasi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI