Infografis
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka harapan bagi para pekerja terkait upah minimum provinsi (UMP) yang naik pada tahun depan. Kenaikan UMP ini setelah melihat dunia usaha mulai kembali menggeliat dan mulai bertumbuh.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, keputusan pemerintah menaikan UMP ini semoga tidak diprotes oleh para pengusaha.
"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tak diprotes pengusaha," ujarnya yang dikutip, Senin (16/10/2023).
Kendati demikian, Anwar tidak merinci besaran kenaikan UMP tersebut. Menurut dia, besaranya masih dalam perhitungan pemerintah, dan akan diumumkan jika telah selesai.
Baca Juga: Peringati Hari Kesehatan Mental, Ratusan Buruh Ikut Senam Ceria di Pabrik Konstruksi Tegal
Namun, diperkirakan kenikan UMP tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para buruh yang sebesar 15%.
"Kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," kata dia.
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, berpendapat bahwa kenaikan upah bagi buruh adalah suatu hal yang wajar. Dia menekankan bahwa tidak hanya PNS yang harus mendapatkan kenaikan gaji, tetapi buruh dan pekerja swasta juga perlu mendapatkan peningkatan pendapatan mereka.
Said Iqbal mengatakan bahwa kenaikan gaji untuk ASN dan pensiunan harus diimbangi dengan tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15%. Menurutnya, ini adalah langkah yang adil untuk para buruh yang telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan gaji PNS sebesar 8% didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Oleh karena itu, ia berharap bahwa kenaikan upah buruh juga akan dihitung dengan cara yang sama.
Baca Juga: Lautan Buruh Berkaus Wajah Ganjar Putihkan Perusahaan di Subang
