Infografis
Suara.com - Pemerintah telah menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kekinian, kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu telah beroperasi secara komersial.
Namun, tugas pemerintah belum selesai, karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih menyisakan pinjaman pembangunan yang begitu besar dan harus dibayarkan.
Lantas, siapa yang akan membayarkan pinjaman pembangunan kereta cepat itu?
Menanggapi, Kementerian BUMN memastikan pembayaran utang tidak dibebankan oleh masyarakat, tetapi pada operator PT KAI (Persero) sendiri. Adapun, KAI akan mengumpulkan pendapatan dari tiket untuk membayar pinjaman-pinjaman pembangunan.
Baca Juga: Waduh, Tiket Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ada yang Dijual
"Sumber pembayaran juga dari tiket, bukan ditanggung rakyat Indonesia, itu juga jadi utang KAI, yang perusahaan sehat. Kalau dibilang ditanggung masyarakat Indonesia narasi keliru," ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang dikutip Rabu (11/10/2023).
Pria yang kerap disapa Tiko ini mengatakan, kekinian pihaknya tengah melakukan negosiasi besaran bunga pinjaman utang atas pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut. Ditargetkan, negosiasi ini selesai pada pekan depan.
Sebagai informasi saja, proyek kereta cepat yang dinamakan Whoosh ini awalnya memakan biaya USD 6,07 miliar, di mana 75% merupakan pinjaman dari China Development Bank (CBD). Namun, investasi proyek itu justru membengkak USD 1,2 miliar, di mana dananya ditanggung antara China dan Indonesia.
Atas pembengkakan biaya itu, Indonesia diharuskan membayar sekitar USD 720 juta dan mendapat pinjaman dari CBD untuk membayar cost overrun sebesar USD 550 juta dengan bunga 3,4% dan tenor 30 tahun.
"Minggu depan harusnya diberesin sekalian kami mau inagurasi yang pas BRI di China, sekalian," kata Tiko.
Baca Juga: Wamen BUMN Sebut Tarif Kereta Cepat + KA Feeder Rp 300 Ribu
