“Jangan sampai 10 tahun ke depan warga asli Rempang hanya jadi penonton saja atau hanya mendapatkan jatah sedekah saja,” ungkapnya.
Sarmuji pun menyinggung soal sebagian warga yang masih menolak untuk direlokasi akan sendirinya ikut jumlah warga yang mau direlokasi, karena jumlah warga yang mau direlokasi lebih banyak dan pemerintah memastikan masa depan mereka.
“Untuk yang tiga puluh persen sisanya, mereka akan ikut yang tujuh puluh persen tadi jika janji-janji kompensasi terealisasi,” jelasnya.
Sarmuji pun mengingatkan pemerintah agar janji-janji mereka kepada warga Pulau Rempang secepatnya dipenuhi demi lancarnya investasi pengembangan Rempang Eco City yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2023 itu..
“Ini soal rasa yakin yang hanya bisa didapat dengan memenuhi apa yang sudah dijanjikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan warga Pasir Panjang merupakan salah satu dari lima kampung yang diprioritaskan untuk bergeser sehubungan dengan pembangunan Rempang Eco City. Tercatat sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) menempati kampung tersebut.
Dari jumlah tersebut, 70 persen KK sudah bersedia bergeser, namun sebagian masih diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun belum lama ini, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Sekurangnya, ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut.
Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.
Baca Juga: Menteri Bahlil: Emak-emak Warga Rempang Belum Mau Pindah
Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3.