Suara.com - Pemerintah telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat terdampak fenomena El Nino.
Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Selasa (3/10/2023), di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kita sekarang ini sejak tanggal 28 September sedang berjibaku di Sumatra Selatan, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sambil juga memonitor yang di Riau, Jambi dan lain-lain,” ujarnya.
Siti menjelaskan, berdasarkan data per 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas (hot spot) dengan peluang 80 persen menjadi titik api atau fire spot.
Baca Juga: Begini Komitmen PLN Indonesia Power Jaga Ekosistem
“Areal yang terbakar sudah terekam 267 ribu hektare dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober, kelihatannya masih akan bertambah,” ujarnya.
Siti mengatakan, sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah, antara lain, pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla tersebut. Ia pun memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga.
“Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hot spot, kalau lihat datanya citra satelitnya di sana juga ada,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara dalam mengatasi karhutla. Untuk operasi udara, pihaknya mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter water bombing, utamanya di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
“Jadi ada enam provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi enam provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan,” ujar Suharyanto.
Baca Juga: Kabut Asap Makin Pekat, Warga Riau Diminta Gunakan Masker
Selain itu, BNPB juga telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar mencapai 341.580 kilogram. Suharyanto mengatakan, selama dua bulan terakhir BNPB terus melaksanakan TMC di sejumlah provinsi antara lain Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa puncak El Nino masih akan bertahan hingga akhir Oktober, kemudian pada November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Menurutnya, El Nino diprediksi moderat hingga akhir tahun, melemah di Februari-Maret, dan berakhir di bulan Maret.
“Namun, alhamdulillah karena adanya angin monsun dari arah Asia sudah masuk ini mulai November, jadi kita akan insyaallah mulai turun hujan di bulan November. Artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan sehingga diharapkan kemarau kering itu insyaallah berakhir secara bertahap, ada yang sebelum November tapi sebagian besar mulai November, ada yang lebih mundur lagi,” kata Dwikorita.