Infografis
Suara.com - Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JK atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024.
Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama dengan pemerintah adalah sangat penting. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.
"Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa. Ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Program JKN," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam “Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan 2023 dan Launching Transformasi Mutu Layanan Program JKN” di Jakarta, Senin (2/10/2023).
Ia juga menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan. Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.
Baca Juga: Peran RS Terapung Atasi Kasus Jantung Peserta BPJS Kesehatan Asal NTT
"Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif," terang Ghufron.
Transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan. Proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN.
"Tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas," tambah Ghufron.
Ia menambahkan bahwa BPJS Kesehatan juga terus berupaya melakukan inovasi dengan mengembangkan teknologi berbasi digital termasuk menghadirkan QR code melalui handphone yang bisa menanyakan keluhan apapun dan otomatis terkoneksi dengan mobile JKN.
"Tahun depan kita berharap ada koneksi lebih bagus dengan Faskes dan punya komitmen pelayanan lebih baik, tidak ada diskriminasi, manfaatkan berbagai upaya seperti antrian online dan tentu kita ingin rumah sakit semua memberikan pelayanan lebih baik, ramah kepada peserta BPJS Kesehatan,” pungkas Ghufron.
Baca Juga: Transformasi BPJS Kesehatan, Dulu Dicaci Kini Dicari
