Infografis
Suara.com - Keputusan menjadikan APBN sebagai jaminan utang pembangunan Kereta Cepat yang melibatkan konsorsium asal China menuai beragam kritikan. Salah satu yang dikhawatirkan, Indonesia bakal kena jebakan utang China seperti yang sudah dialami sejumlah negara di bawah ini.
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan mengapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung harus diterbitkan.
Sri Mulyani menjelaskan aturan tersebut sebatas tata laksana penjaminan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang telah diatur dalam Perpres 93 tahun 2021. BPKP dan BPK pun telah merekomendasikan penanganan cost overrun atau perubahan biaya.
Penjaminan dibutuhkan karena PT KAI selaku ketua konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memiliki saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencari dana tambahan akibat biaya pembangunan kereta cepat yang membengkak.
Baca Juga: Uji Coba Kereta Cepat Jakarta Bandung Daftar Dimana? Ini Link, Cara dan Syarat Ketentuan
Lantas benarkah keputusan ini akan membuat Indonesia terjebak dalam utang China? Belum ada jawaban yang pasti, tapi yang jelas Indonesia mesti belajar dari negara-negara berikut ini yang sudah terlebih dahulu terjebak utang China.
Sri Lanka pernah mengalami krisis ekonomi paling parah sepanjang sejarah pada April 2022 lalu. Salah satu guru besar di Tata Institute of Social Sciences,R Ramakumar, dalam tulisannya yang diterbitkan Channel News Asia, menyebutkan kebijakan pinjaman China adalah penyebab utama situasi ekonomi yang mengerikan di Sri Lanka.
"Banyak yang percaya bahwa hubungan ekonomi Sri Lanka dengan China adalah pendorong utama di balik krisis. Amerika Serikat menyebut fenomena ini diplomasi jebakan utang," tulis dia.
Pakistan
Saat membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air Karot, Pakistan berutang kepada China dengan tingkat suku bunga 5,11 persen. Jumlah ini tergolong tinggi karena lembaga asal China biasanya menerapkan bunga maksimal 4,2 persen. Di samping itu, persyaratan pembayaran disebut sangat kaku dengan tingkat transparansi yang rendah.
Kenya
Kenya pernah berurusan terkait utang dengan China saat membangun proyek kereta api Standard Gauge Railway (SGR) yang menghubungkan Mombasa dan Nairobi.
Namun, pemerintah mengelak rumor yang menyebut bahwa jaminan utang negara adalah Pelabuhan Mombasa. Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan paling sibuk dan menjadi lalu lintas perdagangan di Kenya.
Maladewa
Awalnya Maladewa menerima suntikan dana dari China senilai USD200 juta dengan status utang untuk membangun jalan penghubung pulau ibu kota Male ke pulau Hulumale. Pembangunan dilakukan untuk mengatasi krisis lahan hunian. Belakangan, negara ini mengaku utang mereka membengkak menjadi USD1,4 miliar padahal total PDB hanya USD4,9 miliar.
Uganda
Negara terakhir yang masih berusaha membayar utang ke China adalah Uganda. Negara ini meneken utang pada 2015 untuk memperluas Bandara Entebbe. Namun, Uganda justru terjebak utang yang harus dilunasi sepanjang 20 tahun.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
