Infografis
Suara.com - Pemerintah memastikan pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangung pada 14 Februari 2024 tidak akan menggangu stabilitas investasi di Indonesia. Pesta demokrasi lima tahun sekali selalu berjalan dengan baik dan tidak berpengaruh banyak terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Hageng Suryo Nugroho, Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan, mengatakan dalam 10 tahun terakhir pelaksanaan PEMILU tidak pernah menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia.
“Jika ada perubahan pergantian persiden atau pemerintahan, saya tegaskan tidak akan ada perubahan signifikan atau kebijakan yang tidak terduga,” katanya dalam PANEL SESSION: Unlocking Opportunities in Indonesia's Dynamic Oil and Gas Investment Landscape di The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023 yaitu Advancing Energy Security through Sustainable Oil and Gas Exploration and Development, ditulis Jumat (22/9/2023).
Meski begitu, pemerintah tetap melakukan mitigasi untuk menghadapi pemilu tahun depan, terutama terkait dengan regulasi investasi. Mitigasi yang dilakukan antara lain terkait kemudahan berusaha. karena pemerintah juga mengejar target ranking ke-6 Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada tahun 2045.
Baca Juga: Manajer Investasi Ini Ketahuan Bodong Tak Punya Kantor dan Pegawai, Langsung Kena Blacklist OJK
“Meskipun adanya pergantian presiden, Pemerintah mengusahakan terus menjamin kelancaran dan keberlanjutan bisnis sebagai suatu komitmen yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada hari pertama ICIUOG 2023 Rabu (20/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan pemilu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti investor. Pemilu merupakan hajatan demokrasi yang akan terus dilakukan Indonesia.
“Saya pastikan pemilu bukan sumber ketidakpastian, ini adalah demokrasi yang akan kita pertahankan,” katanya.
