Cek Fakta
Suara.com - Ekonomi Indonesia mulai bergerak lambat karena dipengaruhi kondisi global. Hal tersebut terlihat dari setoran pajak yang agak seret.
Tercata sepanjang Januari hingga Agustus 2023 penerimaan pajak sebesar Rp1.246,9 triliun. Perolehan angka tersebut baru mencapai 72,58 persen dari target penerimaan pajak tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, kalau pertumbuhan penerimaan pajak terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mengalami perlambatan.
Dari menyebut bahwa target APBN 2023 yaitu Rp 1.718 triliun, sementara realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.246,97 triliun.
Baca Juga: Kolaborasi Mudahkan Pengguna Membayar Pajak dan Tagihan dengan Kartu Kredit
"Penerimaan kita pertumbuhannya melambat,” ujar dia dalam konferensi pers APBN Kita yang disiarkan langsung di akun YouTube Kemenkeu RI pada Rabu (20/9/2023).
Bendahara Negara ini menuturkan, penerimaan pajak hingga periode Agustus hanya tumbuh sebesar 6,4 persen secara kumulatif.
Realisasi itu jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu sebesar 58,1 persen.
Sementara itu, Ani sapaan akrab Sri Mulyani menambahkan, kalau pendapatan pajak itu berasal dari pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp708,23 triliun.
Capaian ini naik 7,06 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga: Anies Sebut Alat Negara Periksa Pajak Pengusaha yang Dukung Dirinya, Jubir Kemenkeu: Tidak Benar!
Kemudian, Rp447,58 triliun dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Capaian ini naik 8,14 persen dari pendapatan tahun lalu.
Selanjutnya, Rp49,51 triliun dari PPh Migas. Capaian ini turun 10,58 persen dari pendapatan tahun lalu.
Kemudian, Rp11,64 triliun sisanya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan PBB ini turun 12,01 persen dari tahun sebelumnya.
Lebih lanjut Ani mengatakan, penerimaan pajak hingga Agustus ini tumbuh positif terutama didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik.
Dia menambahkan, penerimaan perpajakan ke depan akan mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro. Terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor, dan variabel lainnya.
