Infografis
Suara.com - Pemerintah Republik Indonesia siap memberikan dukungan kebijakan fiskal untuk mendukung peningkatan investasi pada sektor hulu migas Indonesia dalam rangka mendukung pencapaian target produksi 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas di tahun 2030.
Komitmen ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi salah satu keynote speaker pada hari pertama the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 (ICIUOG 2023), Rabu (20/09), di Nusa Dua, Bali.
Menteri Keuangan mengatakan saat ini sektor hulu migas menghadapi dua tantangan serius, yaitu bagaimana berkontribusi terhadap ketahanan energi sekaligus beradaptasi atas komitmen global mengenai perubahan iklim.
Terkait dengan hal ini, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan sejumlah dukungan guna meningkatkan kinerja sektor hulu migas.
“Dalam otoritas kami di Kementerian Keuangan, kami akan terus menyediakan fleksibilitas fiskal mengacu kepada usulan yang rasional, sehat dan kritis dari industri,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melanjutkan bahwa pemerintah akan bersikap terbuka, mendengarkan, tetapi tetap berhat-hati dalam menanggapi aspirasi industri hulu migas.
“Saya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menjadi bagian dari solusi,” ujarnya seraya menambahkan bahwa kementerian-kementerian juga sedang bekerja sama untuk menyederhanakan perizinan.
Dukungan yang sama disampaikan oleh Menteri Investasi/Ketua BKPM Bahlil Lahadalia. Dikatakannya, meski investasi global masih lesu akibat pandemic Covid-19, investasi di Indonesia terbukti tetap bertumbuh positif. Hal ini terjadi karena stabilitas politik dan hukum serta adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan industri.
“Oleh karena itu, investor hulu migas tidak perlu ragu untuk berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Janji Terus Perbaiki Iklim Investasi Migas
Ditambahkannya, untuk menarik investor tetap diperlukan perizinan yang mudah dan insentif, misalnya insentif perpajakan.
