Infografis
Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengaku siap memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi warga yang terdampak pembangunan di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan syarat tertentu.
"Sehubungan dengan tempat bagi saudara-saudara kita di Rempang, kami sudah menyiapkan lokasi di Dapur 3, Pulau Galang, dengan luas 500 hektar," kata Hadi, melalui keterangan resminya yang dikutip pada Senin (18/9/2023).
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, terkait rencananya untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.
"Setelah melakukan inventarisasi dan identifikasi, telah ditentukan 16 titik subjek, kami ingin langsung menyerahkan sambil melaksanakan pembangunan yang akan dipantau oleh pemiliknya," tambah Hadi.
Baca Juga: Kasus Rempang Makin Panas, Kapolri Kena Damprat Emak-emak: Punya Otak Gak?
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN menegaskan, SHM yang diberikan tidak boleh dijual dan harus tetap dimiliki oleh masyarakat yang terdampak.
"Bagi yang direlokasi, kami akan meminta untuk memberikan SHM kepada masyarakat yang telah diverifikasi dan diidentifikasi dengan luas masing-masing 500 meter," kata dia.
Hadi juga telah mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) bersama para menteri dan pimpinan instansi terkait untuk membahas langkah-langkah penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat di Rempang.
Usai rapat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia selaku pimpinan rapat menegaskan bahwa penanganan masalah di Pulau Rempang harus dilakukan dengan cara yang lembut dan baik.
Baca Juga: Pasca Polisi-Warga Bentrok, 3 Menteri Rapat Bahas Percepatan Pengembangan Rempang Eco City
