Infografis
Suara.com - Aksi masyarakat Pulau Rempang yang berunjuk rasa di halaman Kantor Badan Pengusaha (BP) Batam menolak pembangunan Rempang Eco-City Senin (11/9/2023) juga menuntut Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk dicopot dari jabatannya. Profil Rudi memang identik dengan penegak hukum sebelum akhirnya memimpin BP Batam.
Melansir laman bpbatam.go.id, Rudi sebelumnya merupakan anggota kepolisian. Dia menjabat sebagai Kepala Samsat Kota Batam. Rudi kemudian memutuskan mundur dari instansi tersebut untuk maju dalam kontestasi politik dan menjadi pengusaha.
Akhirnya Rudi terpilih menjadi Wakil Wali Kota Batam (2011 – 2016) dan Wali Kota Batam dalam dua periode (2016 – sekarang). Jabatan Kepala BP Batam dia emban sejak 2019 – sekarang.
Sejauh ini belum diketahui bidang usaha apa yang digeluti pria asal Tanjungpura kelahiran 20 Oktober 1963 tersebut. Namun, selama menjabat sebagai Wali Kota, dirinya dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat.
Menyikapi aksi masyarakat Pulau Rempang, Rudi pun membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi massa. Dilansir dari bpbatam.go.id. dalam dialog yang berlangsung, orang nomor satu di Kota Batam tersebut menegaskan bahwa proyek pengembangan Kawasan Rempang merupakan prioritas pemerintah pusat.
Bukan tanpa alasan, proyek tersebut masuk dalam daftar Program Strategis Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sesuai yang tertuan pada Permenko Nomor 7 Tahun 2023.
“Saya sudah menyampaikan bahwa BP Batam adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saya sudah memberikan tawaran kepada perwakilan masyarakat untuk berangkat ke Jakarta berbicara dengan pemerintah pusat terkait pengembangan Rempang. Namun niat saya itu tak disambut baik,” ujar Rudi di hadapan pengunjuk rasa.
Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam mengatakan bahwa pihaknya selalu membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog terkait rencana investasi Rempang Eco-City.
Sosialisasi ke masyarakat Rempang pun telah dilakukan BP secara intens sejak beberapa hari terakhir. Sehingga, warga pun mendapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya.
Baca Juga: Komnas HAM Temui Panglima Yudo di Mabes TNI Siang Ini, Bahas Kasus Pulau Rempang
“Ini adalah program strategis nasional, keputusannya ada di pemerintah pusat. Mari kita duduk bersama, saya tidak punya wewenang melebihi dari menteri dan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
