Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa masih ada praktik korupsi dalam pelayanan kegiatan ekspor dan impor. Untuk itu dirinya mengatakan tindakan korupsi disektor ini harus dihilangkan.
Salah satunya adalah dengan menetapkan aturan yang tegas, jelas dan transparan.
"Ini yang mungkin perlu untuk ditata dan dilihat kalau regulasinya menjadi salah satu pemicu korupsi, kita perlu membahasnya dengan kementerian lain," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Seminar Nasional Presisi Cegah Korupsi, di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Apalagi kata dia dengan letak geografis Indonesia yang begitu luas, dimana terdapat banyak pelabuhan potensi tindakan korupsi dalam pelayanan ekspor dan impor menjadi sebuah tantangan.
Baca Juga: Kejagung Ungkap Kasus Korupsi Jalan Tol Layang MBZ, Begini Respon Jasa Marga
“Karena kalau tidak, seperti Indonesia kan luas sekali. Pelabuhan banyak sekali, jadi kita perlu untuk menggunakan sumber daya kita secara lebih baik dan terkoordinasi sehingga dampaknya bisa lebih baik,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu ditempat sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Indonesia perlu melakukan perbaikan terhadap indeks persepsi korupsi (IPK) yang beberapa waktu lalu telah dirilis oleh Transparency International.
“Banyak hal tentunya harus kita perbaiki, namun ini menunjukan semangat bahwa Indonesia tentunya merespon baik terhadap hasil dari IPK tersebut dan kita semua seluruh kementerian lembaga termasuk Polri akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap temuan yang ada,” kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri juga menyampaikan bahwa perbaikan IPK Indonesia akan mempengaruhi penilaian internasional terhadap kemudahan berusaha dari negara maju untuk terus menerus meningkatkan investasi. Selain itu, perbaikan IPK juga akan membantu menjaga dan mengawal ekspor impor Indonesia di tengah fenomena barang yang banjir masuk ke Indonesia akibat dari konstelasi global.
“Sehingga di satu sisi kondisi industri di dalam negeri harus tetap bisa kita jaga, di sisi lain postur negara, postur APBN, kemudian potensi kebocoran dan juga income bagi negara baik dari sektor pajak atau PNBP dan sektor lain bisa kita perkuat sehingga pondasi Indonesia tetap kuat dan ke depan akan semakin baik,” kata Kapolri.
Baca Juga: Tiba d Gedung KPK, Dahlan Iskan Sapa Wartawan Sebelum Diperiksa
