Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidnag Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut butuh kajian untuk melakukan suntik mati PLTU Suralaya. Namun, dirinya memastikan bahwa rencana mempensiunkan PLTU masih tetap berjalan.
Akan tetapi, menurut Luhut ada permalasahan yang akan timbul, karena membutuhkan dana yang besar untuk melakukan transisi energi.
"Sekarang sedang dikaji dengan baik yang saya katakan tadi itu, early retirement itu akan kita lakukan. Tapi, siapa yang bayar?," ujarnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Kekinian, lanjut Menko Luhut, pemerintah tengah menanti dana global lewat Just Energy Transition Partnership (JETP) sejumlah USD 20 miliar atau setara Rp 300 triliun. Hanya saja, dana yang dinanti itu tak kunjung cair hingga saat ini.
Baca Juga: Tekan Polusi Udara, Kemenhub Sarankan Kebijakan Ganjil Genap Kendaraan di Jakarta Berlangsung 24 Jam
"Lagi dihitung sama PLN, tapi untuk early retirement tadi yang bayar dulu duitnya mana?. Mereka kan yang minta kita buat (transisi energi), ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya, ya sekarang mana duitnya?," sambungnya.
Sebelumnya PT PLN Indonesia Power mengungkapkan bahwa penonaktifan PLTU Suralaya tak beri dampak pada polusi udara Jakarta. Hal ini karena, PLTU Suralaya telah menerapkan sejumlah teknologi untuk mengendalikan emisi di setiap produksinya.
"Okelah PLTU sekarang disalahkan, kita matikan Suralaya, 1, 2, 3, 4. Tetapi di data terakhir, tidak mengurangi polusi ternyata. Tapi tetap kita matikan, karena ini komitmen bersama untuk menjaga polusi," imbuh Menteri BUMN Erick Thohir.
