Jokowi Lebih Asik Cawe-cawe Politik, Tapi Urusan Perut Rakyat Dilupakan

Jum'at, 01 September 2023 | 15:42 WIB
Jokowi Lebih Asik Cawe-cawe Politik, Tapi Urusan Perut Rakyat Dilupakan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Pasar Grogolan Baru, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023) kemarin. (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini lebih senang melakukan cawe-cawe atau ikutan dalam kontestasi politik menuju 2024. Jokowi pun mengaku akan terus melakukan cawe-cawenya tersebut.

Ditengah asik cawe-cawe, tampaknya orang nomer satu di Republik ini sedikit melupakan urusan perut rakyat. Yap, urusan perut rakyat ini tak jauh dari beras, tapi tahu tidak harga beras saat ini melesat ke level tertingginya dan mencapai rekor paling mahal di negara ini.

Kondisi ini pun menjadi sorotan Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira Adhinegara, dia bilang pemerintah lambat dalam memitigasi kenaikan harga beras yang berlarut-larut.

"Jadi masalah beras ini ada semacam mitigasi yang lambat dilakukan pemerintah, terutama kementerian yang berkaitan dengan pangan karena sibuk kampanye," kata Bhima saat dihubungi Suara.com Jumat (1/9/2023).

Baca Juga: Ternyata Ini Biang Keladi Harga Beras Terus Naik

Padahal kata Bhima, sinyal kenaikan harga beras ini sudah bisa diprediksi sejak lama, pertama karena adanya El Nino atau musim kemarau yang panjang, kedua karena adanya proteksi dagang yang dilakukan sejumlah negara sehingga mengganggu jalur distribusi pangan global.

"Sementara sudah ada sinyal dari El Nino yang bisa berpengaruh terhadap produktivitas tanaman pangan, kemudian juga sudah ada indikasi sejak lama proteksi dagang, sekarang India dan sebelumnya Ukraina ada banyak negara yang sedang melakukan pengamanan pasokan pangannya," paparanya.

Sementara itu kata dia Indonesia masih terlihat santai dalam menghadapi dua ancaman tersebut, sehingga saat ini harga beras melambung tinggi hingga mencapai level tertinggi.

"Indonesia masih terlalu santai dalam mengatasi permasalahan disektor pangan termasuk soal stabilisasi harga," katanya.

Selain itu Bhima juga menuding bahw apemerintah tidk belajar dari kasus yang pernah terjadi di 2022 soal kelangkaan minyak goreng hingga menyebabkan harganya melambung tinggi.

Baca Juga: Pak Jokowi! Harga Beras Tembus Level Tertinggi, Orang Miskin Sulit Makan

"Kita tidak juga belajar pada 2022 pada waktu itu ada CPO ada masalah minyak goreng, seharusnya pemerintah belajar banyak dari kasus fluktuasi harga pangan yang liar dan jangan terjadi pada beras," katanya.

Padahal kata dia urusan beras di Indonesia ini tidak semata-mata urusan pangan masyarakat. Beras juga menentukan pasang surut kekuasaan politik.

"Jadi di tahun politik ini kalau pengen naik elektabilitasnya maka urusan pangan ini menjadi urusan yang prioritas utama termasuk dari segi anggaran," celetuknya.

Selain itu dirinya juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar urusan perut rakyat adalah yang utama sehingga menteri-menteri di bagian pangan dan ekonomi yang terafiliasi dengan partai politik itu harus fokus bekerja.

"Kalau engga ganti dengan menteri yang profesional," katanya.

Sebelumnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi harga beras melesat sangat tinggi pada Agustus 2023, bahkan tingkatnya melampaui level inflasi yang tercatat sudah tinggi pada Juni 2012.

Pada Agustus 2023, inflasi atau kenaikan indeks untuk harga beras telah mencapai 13,76%, sedangkan data terakhir inflasi tertinggi untuk beras yang terjadi pada Juni 2012 sebesar 16,22%.

"Terakhir kali inflasi beras yoy yang cukup tinggi pada Juni 2012 yaitu 16,22%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta.

BPS juga telah mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan sudah naik pada Agustus 2023. Nilainya di penggilingan sudah tembus Rp 11.519 per kg atau naik 2,56% dari Juli 2023 sebesar Rp 11.228 dan dibanding Agustus 2022 yang Rp 9.577 sudah naik 20,27%.

Sementara itu, di tingkat grosir pada Agustus 2023 sudah mencapai harga Rp 12.266 per kg atau naik 1,02% dari Juli 2023 sebesar Rp 12.142, dan dibanding Agustus 2022 yang Rp 10.551 naiknya sebesar 16,24%.

Di tingkat eceran pada Agustus 2023 sudah mencapai harga Rp 12.99 per kg atau naik 1,45% dari Juli 2023 sebesar Rp 12.863, dan dibanding Agustus 2022 yang harganya di level Rp 11.555 naiknya sebesar 13,78%.

Harga gabah pun juga telah tercatat naik. Untuk gabah kering panen mencapai Rp 5.833 atau naik 3,62% dibanding Juli 2023 dan naik 19,89% dibanding Agustus 2022. Gabah kering giling mencapai Rp 6.760 per kg atau naik 5,82% dibanding Juli 2023 dan baik 23,03% dibanding Agustus 2022.

Sementara data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Harga beras medium secara nasional di kisaran 12,300 - 12,400 / kg. Sedangkan harga beras premium dikisaran 14,000 - 14,200 pada Kamis (31/8/2023).

"Kondisi ini merupakan kondisi terburuk dan record kenaikan harga beras," ungkap Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri.

Dirinya mengatakan IKAPPI mendorong agar ada upaya-upaya percepatan pencegahan kenaikan harga yang lebih tinggi agar tidak masuk ke dalam ‘darurat beras nasional’

"Meski belum masuk pada fase darurat beras secara nasional, tetapi memang potensi itu terus ada karena kami melihat bahwa dilapangan saat ini di tingkat penggilingan sudah cukup sulit mendapatkan beras bahkan berebut," paparnya.

Sedangkan disisi lain kata dia Kementerian Pertanian masih meyakini bahwa akan ada panen di September, tetapi hal tersebut belum cukup untuk bisa meredam kenaikan harga beras.

"Kami sendiri melihat fakta di lapangan melalui keluhan dari pedagang pasar se-Indonesia," katanya.

Menurut dia stok beras yang dimiliki secara nasional masih belum cukup dalam waktu 4 bulan ke depan, maka dari itu dirinya meminta kepada Presiden untuk mengupayakan langkah-langkah yang efektif.

"Karena bagaimanapun juga beras adalah satu-satunya bahan pangan yang wajib di masyarakat sehingga kami mendorong untuk dilakukan percepatan penguatan penanganan agar tidak terjadi kepanikan dibawah," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI