Jokowi: Hilirisasi Bukan Hanya yang Gede-gede Saja

Kamis, 31 Agustus 2023 | 12:53 WIB
Jokowi: Hilirisasi Bukan Hanya yang Gede-gede Saja
Presiden Jokowi di Himpi. Tangkapan Layar
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan kebijakan hilirisasi bukan hanya berkaitan dengan hasil tambang, tapi juga menyentuh komoditas bahan mentah produksi usaha kecil menengah (UKM).

"Yang berkaitan dengan hilirisasi, bahwa hilirisasi bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang, tembaga yang gede-gede, yang UKM pun kita harus industrialisasikan, hilirisasikan semua produk yang masih mentah," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XVIII 2023 di Tangerang, Banten, yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyebut sejumlah potensi bahan mentah di sektor UKM dalam negeri yang bisa dihilirisasi, seperti varian biji kopi, varian gula, rumput laut, tepung agar-agar, dan kelapa sawit.

Ia berpesan agar seluruh bahan baku yang disediakan alam di Indonesia dikuasai sepenuhnya untuk kebutuhan pasar domestik. "Jangan sekali-kali kita lanjutkan mengekspor dalam bentuk biji mentahan, jangan buat seperti ini. Kuasai pasar di dalam negeri, pasar domestik harus kita kuasai," katanya.

Baca Juga: 3 Kritik Faisal Basri ke Pemerintah: Program IKN Hingga Hilirisasi Nikel

Jokowi mengatakan kekayaan alam Indonesia berupa rumput laut menduduki peringkat dua di dunia sebagai komoditas ekspor yang belum tersentuh kebijakan hilirisasi.

"Saya lihat rumput laut juga banyak yang belum dihilirisasikan. Kita nomor dua rumput laut, tapi ekspornya mentahan. Saya cek ke mana ini ekspornya, ke Filipina, ke Thailand, kenapa tidak dibuat industri sendiri di sini," katanya.

Presiden juga berpesan kepada presiden selanjutnya yang terpilih untuk periode 2024-2029 untuk tidak menghentikan hilirisasi industri yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI