Infografis
Suara.com - Sebagai sosok ekonom senior sekaligus pengajar di Universitas Indonesia, Faisal Basri dikenal cukup kritis terdapat berbagai kebijakan pemerintah. Baru-baru ini, Faisal Basri banyak disorot karena 3 kritik yang dianggap cukup pedas ke pemerintah.
3 kritik Faisal Basri ke Pemerintah
Selama bulan Agustus ini, setidaknya ada tiga kritik pedas Faisal Basri pada pemerintah yang berkaitan dengan proyek IKN, program hilirisasi, hingga deindustrialisasi, berikut penjelasan lengkapnya.
Kritik Proyek IKN
Faisal Basri mengkritik pemerintah yang tidak memiliki rencana matang terkait proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Ia menyoroti soal ketidakjelasan skema pembiayaan proyek tersebut. Awalnya, pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun kemudian, pemerintah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN.
Faisal Basri menilai hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dan tidak transparan dalam mengelola proyek strategis nasional. Ia juga mengingatkan bahwa proyek IKN harus melibatkan partisipasi publik yang memadai, termasuk melalui referendum.
Ia menyarankan agar pemerintah menunda proyek IKN dan lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Masyarakat Rimba Belantara Minta Publik Berhenti Hujat Panglima Jilah
Kritik tentang program hilirisasi
