Infografis
Buat Rosdiana, ini mencerminkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki karena indeks kemudahan berbisnis yang rendah ini menjadi pertanyaan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Investasi karena ini mencerminkan rasa kepercayaan asing kepada Indonesia dalam mengelola perekonomian.
“Jadi kalau kita lihat kondisi bagaimana indeks kemudahan berbisnis kita yang sangat tidak baik itu, maka harus mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan administrasi, terutama bagaimana menjawab kritik bahwa misalkan biaya logistik di Indonesia yang tinggi, kemudian administrasi untuk investor, termasuk investor asing yang berbelit-belit," paparnya.
"Maka pemerintah kemudian memperbaikinya misalkan dengan undang-undang cipta kerja, salah satu kaitannya adalah pemerintah akhirnya punya yang namanya OSS,” imbuhnya.
Adanya OSS kata Rosdiana untuk memudahkan bagaimana investor berinvestasi ke Indonesia dengan mudah tanpa harus berbelit-belit mengurus perizinan.
“Terutama yang terbaru itu OSS berbasis resiko, dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, misalkan untuk memperbaiki bagaimana kacamata orang asing bahwa untuk masuk berinvestasi di Indonesia itu bukan sesuatu yang berbelit-belit, bukan sesuatu yang susah di atas meja,” tambah Rosdiana.
Dijelaskan Rosdiana lewat lembaga atau instansi pengelola investasi yang ada, langkah pemerintah melakukan reformasi untuk memperbaiki prosedur melakukan investasi di Indonesia bisa berefek baik, karena peluang untuk investasi itu sangat besar di tengah-tengah situasi pertumbuhan ekonomi global yang tidak begitu baik, bisa membawa keberuntungan untuk Indonesia lewat kehadiran investor asing.
“Kita secara konsisten itu masih bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang menurut saya di level 5 persen, itu pertumbuhan yang berkualitas. Kalau bisa kita pertahankan misalkan di tengah-tengah kinerja perekonomian yang tidak baik secara global ini, maka kita bisa mendapatkan tempat untuk menarik para investor asing, karena kita punya banyak sekali potensi, baik di sektor manufaktur, sektor pariwisata, dan lain-lain. ini yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah,” tutupnya.
