Infografis
Suara.com - Langkah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengoptimalkan peran Online Single Submission (OSS), untuk memudahkan proses perizinan bagi para pengusaha akan meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.
Menurut Pengamat ekonomi Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat, peran OSS sangat penting dalam membantu kerja-kerja pemerintah untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia. Penggunaan OSS ini juga akan membawa perubahan administrasi secara elektronik, dan membuat efektivitas kecepatan transparansi semakin membaik.
“Ini salah satu kebijakan yang cukup penting menurut saya, hingga sejauh ini untuk adanya online single submission, kita ini sudah membawa perubahan. Kita lihat misalnya realisasi investasi kita di tahun 2022 itu sedikit di atas target, dari Rp 1.200 triliun yang ditargetkan itu kita mencapai Rp 1.207 triliun, yang mana kurang lebih 54 persen dari realisasi investasi berasal dari investasi asing,” kata Rosdiana kepada wartawan, Senin (28/8/2023).
Penerapan OSS ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global saat ini, dimana banyak negara-negara maju dan berkembang mengalami pelemahan di ekonomi, hingga pemerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan yang memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
“Kita bisa memanfaatkan ketidakpastian global, banyak perekonomian negara yang lesu tetapi kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk menarik minat investor asing datang ke Indonesia, dan kita bisa merealisasikan 54 persen dari total investasi di 2022 dari investor asing, nah ini sesuatu yang baik menurut saya,” ujarnya.
“Saya kira Pak Bahlil bisa melakukan itu sehingga di tahun 2023 ini harapan realisasi investasi kita jauh lebih tinggi dari target seperti yang sudah terjadi di 2022, meskipun kita hanya sedikit di atas realisasi, tetapi di tengah kondisi seperti ini saya kira itu hal yang perlu disyukuri,” sambungnya.
Meski langkah Menteri Bahlil sudah tepat soal penerapan OSS, Rosdiana juga memberikan masukan kepada pemerintah untuk memacu dan juga untuk terus memperbaiki bagaimana efektivitas administrasi investor asing untuk datang ke Indonesia.
Sebagai rujukan buat pemerintah, Rosdiana membeberkan bank dunia selalu mengeluarkan yang namanya indeks kemudahan berbisnis, yang kemudian hal tersebut berhenti di tahun 2020 publikasi kemudahan berbisnis itu dihentikan oleh bank dunia karena ada pengaruh beberapa isu global.
“Kalau kita lihat mundur ke belakang sebelum tahun 2020, Indonesia itu tidak terlalu baik indeks kemudahan berbisnisnya, kita jadi setara dengan negara seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Myanmar dan Laos. Sebenarnya kita itu seharusnya di atas level negara-negara ini, tetapi kita masih kalah di bawah Thailand, Malaysia, Singapura dan juga Vietnam yang secara angka indeks kemudahan berbisnis itu tidak terlalu baik, dan menurut saya ini menjadi pukulan bagi pemerintah untuk memeriksa ada apa dengan perspektif indeks kemudahan berbisnis di Indonesia,” ucapnya.
Baca Juga: Ngebul! Emiten Rokok Sampoerna Tatap Panjang Investasi di RI
Doktor ekonomi manajemen itu melanjutkan, periode 2018-2019 Indonesia pernah berada di posisi 70-an diantara 190 negara-negara yang indeks kemudahan berbisnisnya tidak terlalu baik.
