Infografis
Suara.com - Di depan 28 perwakilan negara anggota OECD di Indonesia, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjadi anggota OECD. Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan memberikan banyak manfaat.
Hal ini dikemukakannya dalam jamuan makan malam bagi negara-negara anggota OECD di Indonesia tersebut, Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Pertemuan ini merupakan gerak cepat Menko Airlangga, yang bertujuan untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.
"Seluruh duta besar yang hadir, satu-persatu menyatakan dukungan kepada Indonesia. Tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para duta besar ini penting. Pada September ada Pertemuan Tingkat Kepala Perwakilan OECD, yang akan memutuskan apakah usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD diterima oleh seluruh negara. Jumlah negara yang di OECD ada 38,” tutur Menko Airlangga.
Ia menyebut, performa perekonomian Indonesia terjaga solid. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% di Kuartal II-2023 atau 5,11% di sepanjang Semester I-2023. Neraca perdagangan melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut, surplus 7,82 miliar Dolar AS, pada Triwulan II 2023.
Menko Airlangga menekankan, perlu kerja sama dan aksi bersama untuk menghadapi tantangan global yang berkembang signifikan. Dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi serta menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia.
Dampak pandemi Covid-19 dan krisis finansial global masih dirasakan mayoritas masyarakat global.
Menko Airlangga menambahkan, keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi, untuk mencapai tujuan strategis nasional. Indonesia memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan untuk bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional.
“Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD, dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu, kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” ujarnya.
Baca Juga: RAPBN Tahun 2024 Diharapkan Akan Mendorong Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.
