Infografis
Suara.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan sanksi untuk pihak yang menyebabkan polusi udara. Bahkan, tidak menutup kemungkinan penutupan pabrik.
Sanksi ini rencananya akan diberlakukan baik pengguna kendaraan pribadi maupun industri.
Dalam hal kendaraan pribadi, Luhut akan mengacu pada standar emisi karbon. Dia menyatakan bahwa jika kendaraan pribadi tidak berhasil lulus uji emisi tiga kali berturut-turut, pemerintah akan melarangnya beroperasi di jalan raya.
Sedangkan bagi industri, ia mengatakan, salah satunya wajib memasang perangkat scrubber untuk mengurangi emisi karbon, dan mereka tidak mematuhinya, pemerintah akan memberikan peringatan tiga kali sebelum mengambil tindakan penutupan.
Baca Juga: Polusi Udara di Jakarta Kian Parah, Begini Curhat Pilu Ibu yang Bayinya Masuk Rumah Sakit
Luhut menekankan pentingnya tindakan ini karena polusi udara, terutama PM2,5, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan.
"Misalnya, kalau dia harus pasang scrubber untuk mengurangi carbon emission. Kalau dia enggak ini (patuh), kita ingatkan lagi tiga kali, kalau enggak (tetap tak patuh) kita tutup. Karena tadi PM2,5 itu bisa kena kau jantung, kanker, pernapasan," kata dia pada Jumat lalu.
Menurut Luhut, masalah polusi udara adalah masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk mematuhi petunjuk pemerintah.
Menurutnya, penyebab utama polusi udara berasal dari sektor transportasi, meskipun dia tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lebih lanjut.
Luhut menyatakan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, bisa terkena dampaknya, termasuk anak-anak dan orang tua. Oleh karena itu, dia ingin mewajibkan warga Indonesia untuk kembali menggunakan masker, karena masker dianggap cukup efektif dalam melindungi dari polusi udara.
Baca Juga: Heru Budi Minta ASN Eselon IV Beralih Pakai Kendaraan Listrik, Tekan Polusi Udara
"Kita semua bisa kena, enggak ada lintas, jabatan, jendral, kopral, enggak ada menteri, menko, presiden siapapun bisa kena. Enggak ada agama kau apa, suku, kepercayaan kau semua bisa kena. Anak kecil, orang tua, jadi kita semua harus kompak hadapi ini (polusi udara)," sambung dia.
Bahkan, penggunaan masker saat beraktivitas sudah diterapkan di kalangan aparat kepolisian, dan Luhut juga sedang mempertimbangkan pengadaan masker yang lebih canggih.
Rapat Koordinasi mengenai Pencemaran Udara di Jabodetabek telah dilaksanakan hari ini dengan kehadiran sejumlah pejabat, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
