Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) buka suara terkait dengan foto citra satelit yang beredar di masyarakat. Foto citra itu memperlihatkan bahwa pengaruh emisi PLTU terhadap tingginya polusi udara.
Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Luckmi Purwandari membantah, bahwa foto citra satelit itu memperlihatkan bahwa PLTU sebagai penyebab polusi udara. Menurutnya, ada pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah isu polusi udara di ibu kota.
"Memang foto itu sudah beredar dan kami sebenarnya sudah melakukan kajian. Kalau dilihat di website copernicus sentinel-5p satellite menunjukkan bagaimana nitrogen dioksida di udara itu seperti apa," ujarnya dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta yang dikutip, Rabu (16/8/2023).
Luckmi mengungkapkan, data pada laman tersebut menunjukkan arah angin bukan ke Jakarta, berbeda dengan gambar simulasi yang tersebar di masyarakat.
Baca Juga: Jakarta Garden City Raih Penghargaan di Golden Property Awards 2023
Saat ini, tutur dia, sektor transportasi dan manufaktur masih menjadi masalah utama pencemaran udara di DKI Jakarta yang harus segera dikendalikan agar publik bisa menikmati udara ibu kota yang lebih baik.
Luckmi bilang, pengendalian polusi udara harus segera dilakukan menyusul banyaknya faktor penyebab, baik alami maupun tidak alami.
"Yang bisa kita kendalikan ini berasal dari aktivitas manusia seperti sektor transportasi, industri, kegiatan rumah tangga hingga pembakaran sampah. Nah Kalau penyebab yang tidak bisa kita kendalikan seperti musim, arah dan kecepatan angin, lanskap kota Jakarta dan lain-lain," imbuh dia.
Luckmi menyebut hasil rapat terbatas (ratas) terakhir memaparkan sektor transportasi menjadi penyebab utama. "Berdasarkan inventarisasi emisi dari berbagai riset beberapa tahun terakhir, pembuangan emisi dari sektor transportasi memang menjadi penyebab utama polusi di Jakarta, disusul industri," jelas dia.
Atas dasar itu, dirinya berharap sangat berharap agar publik secara luas mampu mengendalikan penggunaan transportasi pribadi agar tidak memperparah situasi polusi di Jakarta. "Ini penting bagi kesehatan masyarakat semua," tutup dia.
Baca Juga: Polusi Udara Kian Buruk, Menaker Belum Pastikan Pekerja Kantoran WFH