Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah masih belum bisa memastikan apakah para pekerja kantoran terutama di sektor swasta bisa melakukan Work From Home (WFH) untuk mengatasi masalah polusi udara yang akhir-akhir kian memburuk.
"Kita belum sampai pada apakah mengimbau dalam bentuk surat, tapi itu menjadi wacana yang terus kita diskusikan," kata Ida usai sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI tahun 2023, di Senayan, Rabu (16/8/2023).
Meski demikian lanjut Ida masalah polusi udara ini harus segera dicarikan jalan keluar, agar kualitas udara membaik.
"Tapi harus dicarikan jalan keluar memang, jalan keluar bagaimana polusi ini tidak semakin buruk," katanya.
Baca Juga: Desak DPRD Tegur Heru Budi usai Kelakar Tiup Polusi Jakarta, Koalisi Ibu Kota: Dia bukan Avatar!
Namun untuk kebijakan WFH ini belum diketahui bagaimana mekanismenya dijalankan, apakah dalam bentuk surat menteri, masing-masing perusahaan, atau pemerintah provinsi (pemprov). Termasuk jenis pekerjaan yang bisa dilakukan WFH.
"Saya kira memang itu masalah yang harus kita atasi. Pilihannya kan di antaranya WFH, kita terus diskusikan," ucapnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan perintah kepada aparatur pemerintah untuk menangani buruknya kualitas udara di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas polusi udara wilayah Jabodetabek di Istana Merdeka, pada Senin (14/8/2023).
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk.
Baca Juga: Pakar Sebut PLTU Tak Termasuk Penyebab Polusi Udara Jakarta dalam Kajian BMKG-KLHK
"Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," ungkap dia
