"Presiden Jokowi juga menekankan bahwa setiap Kementerian dalam proses pembangunan harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Pesan ini sudah diimplementasikan dalam langkah-langkah lapangan yang sedang berlangsung saat ini," tegas Siti Nurbaya Bakar.
Organisasi Greenpeace Indonesia juga pernah mengkritik pernyataan Siti Nurbaya Bakar yang dianggap bertentangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Muncul diskusi di media sosial yang menyatakan bahwa penyebab utama polusi udara bukanlah kendaraan bermotor, melainkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun, Kementerian LHK membantah hal ini.
Menteri Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa penyebab utama penurunan kualitas udara adalah kendaraan bermotor, bukan PLTU.
"Ilustrasi penyebab utama polusi udara adalah kendaraan. Karena data yang kita punya per tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 24,5 juta kendaraan bermotor dan lebih dari 19,2 juta di antaranya adalah sepeda motor," ujar Siti dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada hari Senin, 14 Agustus.
Siti juga mengungkapkan bahwa PLN (Perusahaan Listrik Negara) telah melakukan studi terkait polusi yang dihasilkan oleh PLTU. Hasil studi yang dilakukan antara 27 Juli hingga 9 Agustus 2023 menyimpulkan bahwa PLTU bukanlah penyebab utama dari penurunan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.
![Suasana Jakarta yang terlihat samar karena polusi udara difoto dari atas Gedung Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Selasa (25/7/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/07/25/67625-polusi-udara-jakarta-ilustrasi-polusi-udara-polusi.jpg)
"Walaupun ada kekhawatiran mengenai polusi udara dari PLTU Suralaya, namun hasil analisis menunjukkan bahwa polutan dari PLTU tersebut tidak bergerak menuju Jakarta, melainkan menuju Selat Sunda," jelasnya.
Namun, Menteri Siti juga mengakui bahwa ada pembangkit listrik individual kecil yang tersebar di berbagai lokasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah meminta untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pembangkit listrik individual tersebut.
Baca Juga: Heru Budi Sebut Kebijakan WFH Bukan untuk Atasi Polusi Jakarta, Tapi Urai Kemacetan