Infografis
“Jadi pemerintah sangat perlu memperhitungkan berapa banyak investasi smelter yang akan dibangun disesuaikan dengan tingkat produksi nikel. Jangan sampai kebanyakan bangun smelter dan menyebabkan smelter-smelter tersebut berebut bahan baku,” tukas Piter.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serius mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong agar dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.
KEK Sorong merupakan satu-satunya KEK di wilayah Papua. Menurut Bahlil, jika tidak ada perkembangan realisasi investasi di KEK Sorong sampai dengan akhir tahun 2023, maka status KEK tersebut dapat dicabut.
Namun Bahlil meminta hal itu tidak dilakukan dan menjadikan dirinya sebagai jaminan.
"KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventaris izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya saya," tegas Bahlil
Mantan Ketua Umum HIPMI ini menambahkan bahwa hilirisasi adalah kata kunci untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan pentingnya harmoni antara kepala daerah dalam memberikan arahan dan kebijakan kepada organisasi perangkat daerah teknis.
“Khususnya DPMPTSP sebagai dinas yang menangani perizinan dan hubungan dengan investor sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan capaian realisasi investasi di Papua Barat Daya,” tandasnya.
Baca Juga: Jadi Content Creator, Grey Ingin Menginspirasi Masyarakat untuk Melek Investasi
