Menko Luhut Datangi IMF Setelah Disentil Soal Hilirisasi, Ini yang Dibahas

Achmad Fauzi Suara.Com
Jum'at, 11 Agustus 2023 | 14:36 WIB
Menko Luhut Datangi IMF Setelah Disentil Soal Hilirisasi, Ini yang Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), pada Selasa, (24/5/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden-Lukas/pri.
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan datangi Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva. Pertemuan tersebut, untuk membahas kebijakan Indonesia terkait nilai tambah Hilirisasi.

Lewat akun media Twitter resminya, Georgieva mengatakan pertemuannya dengan Menko Luhut berlangsung pada Kamis (10/8) di Amerika Serikat (AS).

Adapun pembahasan yang dibicarakan keduanya terkait dengan kebijakan di Indonesia untuk berimbas pada ekonomi dan peningkatan standar hidup.

Selain itu, pertemuan dua tokoh itu juga mempelajari soal rencana Indonesia dalam upaya menaikkan nilai tambah dan lapangan kerja untuk memenuhi tujuan pembangunan yang ambisius.

Baca Juga: Jokowi: 15 Tahun Lagi RI jadi Negara Maju, Tapi..

"Selalu menyenangkan melihat teman baik saya, Menteri @kemenkomarves @luhut_binsar dan belajar tentang rencana Indonesia untuk lebih meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja untuk memenuhi tujuan pembangunan yang ambisius," tulis Georgieva yang dikutip Jumat (11/8/2023).

Sebelumnya, IMF sempat menjadi sorotan publik karena mengkritik kebijakan Indonesia terkait program hilirisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

IMF mengkritik pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.

IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap, karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.

IMF meminta, kebijakan hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut.

Baca Juga: Freeport Mau Gugat Aturan Bea Keluar RI, Jokowi Pasang Badan dan Melawan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI