Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membentuk Badan Karantina Indonesia atau Barantin. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Perpres tersebut ditetapkan 20 Juli 2023.
Dalam Pasal 1 beleid tersebut disebutkan, Badan Karantina Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Jaka Widada, mengapresiasi langkah Jokowi tersebut. Dia bilang karantina ini sejatinya telah ada dan telah berjalan dengan baik untuk menjaga marwah sumberdaya hayati Indonesia sejak jaman Belanda sampai saat ini.
"Karantina harus tetap berjalan, tidak boleh berhenti karena sebagai layanan publik meskipun ada perubahan organisasi dan itu hal yang biasa untuk perbaikan dan penguatan menjadi lebih baik," kata Jaka kepada media di Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Baca Juga: Kala Jokowi Klaim Proyek IKN Jadi yang Terbesar Dunia, Bagus di Brosur tapi Sepi Investor
Dirinya menuturkan Perpres ini sebenarnya hanya menggabungkan lembaga karantina yang sudah ada yaitu Badan Karantina Pertanian dan sebagian Badan Karantina Ikan (BKIPM) yang sebelumnya masing-masing di bawah Kementan dan KKP, sekarang ini ditambah dengan tugas-tugas baru yang lebih luas seperti pengawasan keamanan pangan, SDG, Satwa/tumbuhan langka dll di tempat pemasukan/pengeluaran.
"Dengan integrasi menjadi Badan Karantina Indonesia ini langsung dibawah Presiden, saya berkeyakinan, karantina ke depan menjadi lebih baik memberikan layanan ke publik, lebih efisien, lebih kuat, lebih independent dan diperhitungkan negara lain," tambah Jaka.
Menurut dia kebijakan Jokowi sangat tepat, karena peran karantina sangat strategis banyak negara telah melakukan penguatan-penguatan karantina sebagai lembaga teknis di wilayah border seperti di USA dengan Custom Border Protection (CBP), Tiongkok dengan General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), sehingga sangat diperhitungkan oleh negara-negara lainnya.
Selain itu, integrasi ini akan memberikan peran strategis bagi perlindungan sumberdaya hayati dari ancaman hama penyakit,hewan, ikan, dan tumbuhan berbahaya bahkan sebagai economic tool dalam perdagangan dunia untuk negara.
"Perang kita tidak lagi perang fisik tetapi yang lebih berbahaya perang ekonomi melalui hama penyakit termasuk bioterorisme di bidang hewan, ikan, tumbuhan dan kehutanan,” ujar dia.
Baca Juga: Jokowi: Kerugian Akibat Kemacetan Rp100 Triliun
"Barantin adalah garda terdepan pertahanan negara dari serangan neo terorisme. Negara tidak boleh main-main dengan kepala badan ini. Ini pertahanan negara, begitu lemah sedikit saja, hancur pertahanan dan perekonomian negara," tambahnya.
Karenanya Jaka menilai idealnya Barantin dipimpin oleh seorang professional yang berintegritas memahami pengetahuan teknis karantina. "Karantina itu posisinya sangat penting karena pintu masuk ancaman. Jadi harus orang yang paham di situ,” kata Jaka.
Tak cukup professional dan integritas, Jaka mengatakan seorang Kepala Barantin mesti memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni. “Kalau hanya pengetahuan dan integritas saja sementara tidak bisa mengelola atau sebaliknya punya pengetahuan dan kemampuan manajerial saja tapi tidak punya integritas akan mudah diganggu dan berpotensi tidak akan mengedepankan kepentingan negara," paparnya.
