Cek Fakta
Suara.com - Presiden Joko Widodo membuka Sidang ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang digelar di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (7/8/2023).
Ketua DPR RI Puan Maharani turut juga meresmikan pembukaan Sidang Umum ke-44 AIPA bersama Sekretaris Jenderal AIPA, Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman. Jokowi bersama Puan dan Siti menekan tombol tanda dibukanya Sidang Umum ke-44 AIPA.
“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Sidang Umum ke-44 AIPA secara resmi saya buka,” kata Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, Piagam ASEAN dimulai dengan kata 'we the people' yang artinya aspirasi rakyat ASEAN harus dikedepankan. Maka itu, ia meminta anggota-anggota AIPA selalu memperjuangkan kepentingan rakyat ASEAN.
Baca Juga: Sesama Diduga Hina Jokowi, Ujaran Rocky Gerung Dibandingkan dengan Cak Nun: Ini Paling Kejam!
Selama 56 tahun, ia menuturkan, ASEAN telah berkontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Namun, tidak boleh lengah dan terlena karena perdamaian dan stabilitas tidak bisa datang dengan sendirinya.
Artinya, semua harus diupayakan, bahkan diperjuangkan. ASEAN harus terus bekerja sama erat dan saling percaya untuk jadi lokomotif perdamaian dan stabilitas sehingga sikap saling percaya dan soliditas sangat penting.
Baik antarpemerintah anggota ASEAN, antarparlemen anggota ASEAN maupun pemangku kepentingan lainnya. Ia menilai, lewat soliditas itu ASEAN bisa memainkan peran sentralnya dan keberadaan ASEAN itu dapat terus relevan.
Maka itu, ia menekankan, kita harus bersama memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi ASEAN bisa stabil dan dianggap sebagai salah satu driver pertumbuhan ekonomi dunia.
"Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia ingin menjadikan kawasan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia," kata Jokowi.
Baca Juga: Ada Apa Dengan Ekonomi RI? Lagi-lagi Tumbuhnya Mentok di 5 Persen
Untuk itu, integrasi ekonomi ASEAN harus terus diperkuat, hambatan perdagangan dengan mitra ASEAN harus dihilangkan. Lalu, kerja sama ekonomi setara dan saling menguntungkan harus terus ditingkatkan.
Ia mengingatkan, ASEAN dinilai sebagai kawasan berkesempatan ekonomi terbaik, 63 persen, diikuti Cina 12 persen dan India 8 persen. Ada 80 persen melihat ASEAN kawasan penting dan 84 persen ingin meningkatkan perdagangan.
"Survei itu menunjukkan kepercayaan terhadap ASEAN sangat tinggi, tugas kita menggunakan kepercayaan tersebut dengan membangun ASEAN yang sejahtera," ujar Jokowi.
Mengusung tema ‘Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN’ atau ‘Parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera," Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan tujuan utama sidang umum AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, bagaimana AIPA ini agar menjaga kawasan ASEAN, yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya.
“Kita harus mampu secara mandiri mengawal segala permasalahan atau tantangan di kawasan ASEAN ini untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan juga untuk menjaga kesejahteraan kawasan. Karena, kawasan ASEAN ini merupakan kawasan yang sangat strategis ke depan, dan memang kawasan yang banyak dilirik karena mempunyai data tarik yang besar,” ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, sidang umum ini juga akan membahas isu penanganan demokrasi di Myanmar, merealisasikan SDG'S, dan isu upaya mewujudkan ekonomi hijau. Pembahasan sejumlah isu di Sidang Umum AIPA juga akan melibatkan parlemen perempuan AIPA, parlemen muda AIPA.
"isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia Ukraina, Myanmar, SDGs dan green ekonomi," pungkasnya.
Putu menambahkan, bahwa Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong lima poin konsensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis.
“Memang ada keinginan, Parlemen Indonesia untuk mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Tentu kita juga harus melihat negara-negara asean lainnya. Dan tentu kita juga harus menghargai pendapat negara - negara asean lainnya,” ujarnya.
Adapun lima poin konsensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy.
"Isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, justru ASEAN mengirim utusan / envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Itulah poin-poin dari five point konsensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.
