Infografis
Suara.com - Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Harno Trimadi tengah disorot oleh publik. Hal lantaran dirinya mengungkapkan banyak kontraktor titipan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam proyek jalur kereta.
Hal ini dinyatakannya, saat Harno Trimadi menjadi saksi dalam sidang dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang pada hari Kamis. Dirinya menjadi saksiterdakwa Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.
Adapun, kontraktor titipan tersebut, antara lain, terlibat dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam empat paket.
"Disebutkan bahwa ada yang sudah dipastikan ikut dalam dua paket, yaitu anggota DPR dan Pak Wahyu," ujarnya yang dikutip, Jumat (4/8/2023).
Baca Juga: Harno Trimadi Ungkap Banyak Kontraktor Titipan Menhub dalam Proyek Jalur Kereta
Terlepas dari hal itu, banyak pihak yang merasa penasaran dengan sosok Harno Trimadi. Pasalnya dirinya berani bersuara terkait kasus suap pembangunan jalur kereta.
Dirinya juga terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap pembangunan jalur kereta itu.
Seperti Dikutip dari laman resmi djka.dephub.go.id, Harno Trimadi telah berkarir di Kementerian Perhubungan sejak tahun 1988. Pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara pada 23 Juli 1972, mengawali karier sebagai Staf Seksi Jaringan Transportasi Kota Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan.
Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Planologi ini kariernya meloncat hingga menjadi Kepala Seksi Lalu Lintas Perkotaan Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan pada tahun 2024.
Kemudian, Harno Trimadi juga menjabat sebagai alu Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Jalan Direktorat Lalu Lintas Jalan pada 2015.
Baca Juga: Longspan LRT Jabodebek Disebut Salah Desain, Menhub Budi: Tidak Salah
Lalu, tak berhenti disitu, Harno kembali naik jabatan sebagai epala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak pada 2016 dan Kepala Subdirektorat Integrasi Prasarana BPTJ pada 2017.
Berikut jabatan yang diemban Harno Trimadi di Kementerian Perhubungan
- Kepala Bagian Pengadaan Transportasi Laut dan Penunjang Biro LPPBMN (2018)
- Plt. Direktur Prasarana BPTJ (2018)
- Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (2018)
- Kepala Biro LPPBMN (2019)
- Direktur Prasarana Perkeretaapian (2021)
Harta Kekayaan
Sementara dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Harno Trimadi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 8,7 miliar. Harta ini dilaporkan Harno pada Februari 2023 untuk tahun periodik 2022.
Secara rinci harta kekayaan Harno Trimadi berupa tanah dan bangunan yang sebesar Rp 3,4 miliar. Tanah dan bangunan itu tersebardi Depok dan Bandung.
Selain itu, Harno Trimadi juga memiliki harta kekayaan berupa alat transportasi dan mesin yang senilai Rp 98,75 juta.
Tercatat, dirinya juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 14 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 5,19 miliar.
Harno Trimadi juga tercatat tidak memiliki sepeser utang, sehingga dengan rincian itu harta kekayaannya sebesar Rp 8,7 miliar.
