Infografis
Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mendorong agar pembenahan distribusi pupuk dilakukan secepatnya. Sebab, pupuk merupakan variabel penting di sektor pertanian.
“Pupuk itu penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Akses petani terhadap pupuk jangan sampai dibikin rumit,” tegas pria yang akrab disapa SYL itu saat memberikan sambutan pada kegiatan Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, di Sentul, Bogor pada (3/8/2023).
Untuk meningkatkan efektifitas distribusi pupuk, SYL juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengawasan dan pendataan penerima pupuk.
“Sekarang ini jamannya digital. Seharusnya kita bisa manfaatkan sehingga pupuk subsidi bisa diterima sesuai sasarannya,” sebutnya.
Baca Juga: Pupuk Kimia Sintesis dan Masa Depan Pertanian Indonesia
Tentang transformasi kebijakan subsidi pupuk, SYL mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati.
“Kita harus pelan-pelan. Mengurusi pertanian tidak semudah itu. Apalagi ini nasib petani, kita tidak boleh main-main,” tegasnya.
SYL mengingatkan, banyak pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk. Kerja tim harus dikedepankan.
“Semua pihak yang terlibat harus memiliki team work. Kita harus menjaga akuntabilitas dengan menggunakan cara-cara yang cepat, cermat, dan akurat,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Ombudsmanm Bobby Hamzar Rafinus. Kata dia, program pupuk bersubsidi tidak akan berjalan dengan sukses tanpa keterlibatan institusi negara dan pemerintah lainnya. Di dalamnya menuntut peran serta pemerintah daerah, mulai dari Pemerintah Porvinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai Pemerintah Desa.
Baca Juga: Erick Thohir Angkat Rahmad Pribadi Jadi Dirut Pupuk Indonesia
“Di sini Ombudsman memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI,” sebut Bobby.
Dia pun mengapresiasi Menteri Pertanian bersama jajarannya yang telah turut mengawal program subsidi pupuk berjalan baik.
“Program ini terus berlanjut sampai saat ini setelah kurang lebih telah berjalan selama hampir 40 tahun. Program pupuk bersubsidi ini memberikan tanda kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi mereka,” ucap Bobby.
Pada workshop yang diselenggarakan oleh Ombudsman ini, Bobby menyebutkan beberapa permasalahan yang akan dibahas, seperti tujuan kebijakan pupuk bersubsidi, kriteria petani penerima pupuk, pendataan, dan penyaluran.
“Terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman tentunya memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam Kebijakan Pupuk Bersubsidi,” imbuh Bobby.
