Rencana Erick Thohir di Balik Pencaplokan Saham Vale Indonesia

M Nurhadi Suara.Com
Selasa, 25 Juli 2023 | 09:51 WIB
Rencana Erick Thohir di Balik Pencaplokan Saham Vale Indonesia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (6/5/2023). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Rencana pencaplokan 20 persen saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) oleh MIND ID saat ini terus bergulir.  Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, keputusan untuk mendivestasi 20% saham INCO ke MIND sudah merupakan kebijakan pemerintah. Dengan akuisisi ini, MIND akan menjadi pemegang saham mayoritas.

Namun demikian, ia menambahkan, proses ini masih dalam tahap negosiasi dan belum mencapai keputusan final. Pemerintah menargetkan penyelesaian negosiasi dengan Vale akan diumumkan pada akhir Juli 2023.

"Ekspektasi kami adalah Vale harus melepaskan 20 persen saham, ini bukan berarti kami menentang investasi asing, tetapi ini adalah kebijakan," ujar Erick, dikutip pada Selasa (25/7/2023).

Ia menegaskan, posisi pihaknya saat ini tetap bertahan, sehingga Vale yang mungkin condong melepaskan 20 persen saham kepada MIND ID. Jika proses ini berhasil, Holding BUMN Pertambangan akan memiliki 40% saham INCO.

Baca Juga: Mengenal Lebih Jauh Frank Wormuth, Pendamping Bima Sakti di Timnas Indonesia U-17

Sementara itu, Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. masing-masing hanya memiliki 30% saham.

Erick menyatakan bahwa Vale Indonesia bisa mengikuti contoh PT Freeport Indonesia, di mana pemerintah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto melalui penandatanganan perjanjian divestasi pada tahun 2018.

"Kita melihat contoh dari Freeport, di mana pengusaha nasional juga berpartisipasi. Artinya ini adalah sesuatu yang wajar, terutama dengan track record selama 50 tahun, baru sekarang ada kemajuan kecil dalam hal hilirisasi. Seharusnya jika Vale percaya pada Indonesia, mereka harus telah melakukan hilirisasi sejak dulu," jelasnya.

"Mengapa baru sekarang? Itu adalah kesalahan. Itu juga yang menjadi sorotan terhadap Freeport. Salah satu persyaratan perpanjangan mereka adalah pembangunan smelter, mengapa tidak dilakukan 30 tahun lalu? Begitu," imbuh dia.

Baca Juga: Elektabilitas Erick Thohir Kuat di Berbagai Simulasi Capres-Cawapres, Analis: Jangan Geer Dulu!

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI