Sebagai informasi, kegiatan akan difokuskan kepada penyusunan dokumen latihan bersama penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan penandatanganan dokumen Planning untuk Regional Marpolex 2024 tersebut oleh ke-3 (tiga) negara pantai.
Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah atau Maritime Administration pada Organisasi Maritim Internasional di bidang pelayaran (IMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan.