Infografis
Suara.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) RI, Teten Masduki meminta agar industri perbankan meniru industri financial technology (fintech) dalam menyalurkan kredit UMKM, agar pembiayaan perbankan semakin mudah diakses pelaku UMKM dan dapat memenuhi porsi pembiayaan 30% dari total kredit perbankan.
UMKM sendiri memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Sebanyak 97% lapangan pekerjaan nasional mampu diserap UMKM dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5%. Namun sayangnya, dalam hal akses pembiayaan, sampai saat ini baru 21% UMKM yang mampu memperoleh kredit perbankan.
"Persyaratan agunan menjadi kendala terbesar bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan perbankan. Padahal agar UMKM naik kelas kita harus memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk memperkuat modal kerja maupun modal investasi untuk bisa mmperbesar kapasitas usahanya," ujar Teten, dalam pidato kuncinya dalam webinar Warta Ekonomi yang bertajuk "Memperluas Aksesibilitas Pendanaan UMKM: Menuju UMKM Tangguh dan Berdaya Saing Kuat" di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Maka dari itu, lanjutnya, solusi yang paling tepat ialah agar bank-bank Himbara atau bank swasta harus pro aktif memberikan kemudahan pembiayaan. Menurutnya, model lama penggunaan agunan atau kolateral untuk kredit UMKM sudah waktunya dikoreksi oleh perbankan.
Baca Juga: KemenKop dan UKM Bermitra dengan BUMN dan Usaha Besar Siapkan UKM Tembus Rantai Pasok Global
"Di banyak negara sudah mulai, bahkan sudah lama menerapkan credit scoring dalam pemberian kredit kepada para pelaku UMKM. jika hal itu bisa dilakukan, 30% target porsi kredit perbankan untuk UMKM seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo tidak akan sulit untuk dipenuhi," cetusnya.
Lebih lanjut katanya, hal ini juga sudah dilakukan industri fintech yang sudah sangat membantu para umkm yang tidak memiliki aset dan kolateral untuk bisa mengakses pembiayaan lebih mudah karena mereka telah menerapkan teknologi dalam penyaluran pembiayaannya.
"Saat ini pembiayaan hingga Rp2 miliar sudah bisa dilakukan pelaku Fintech tanpa menerapkan agunan. Saat ini pun mereka sudah mengajukan usulan sampai Rp10 miliar khususnya para pelaku UMKM yang terhubung dalam e-catalog barang dan jasa pemerintah. semestinya langkah-langkah ini juga dilakukan oleh perbankan kita," jelas Teten.
Terkait hal tersebut sekaligus dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mendorong peningkatan pembiayaan bagi UMKM.
Diantaranya perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum; Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan; Mendorong transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit; Penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi; dan Skema pembiayaan klaster (KUR) sektor pertanian.
Baca Juga: Kemenkop dan UKM Siapkan Tiga Tindakan untuk Selesaikan Kasus Asusila
"Untuk skema pembiayaan klaster, penilaian kelayakan usaha oleh bank dilakukan secara lebih komprehensif dalam ekosistem/klaster, dan peran BUMDES sebagai saprotan (distributor sarana produksi pertanian) dan off-taker," kata Deputi Direktur Akses Keuangan OJK, Rose Dian Sundari.
Adapun porsi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM baru 21,07% atau Rp1,385 triliun dari total penyaluran kredit perbankan sebesar Rp6,445 triliun di kuartal I 2023.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Kantor Wilayah Bank Banten Ferdy Ardian mengungkapkan, penyaluran kredit UMKM yang dilakukan Bank Banten dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui BPR, Koperasi dan perusahaan modal ventura.
Adapun arah dan prioritas Bank Banten dalam memberikan kredit yakni memfokuskan penyaluran dan pembiayaan UMKM di wilayah provinsi Banten serta di luar wilayah Banten dan mempersiapkan layanan digital bagi kebutuhan transaksi pembayaran non tunai para pelaku UMKM yang ada di provinsi Banten
"Lalu meningkatkan penyaluran kredit pola linkage kepada lembaga keuangan yang berkinerja baik dan memiliki fokus bisnis pada pembiayaan konsumer serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dan melakukan diversifikasi produk ataupun fitur kredit UMKM untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau permodalan pelaku usaha pada sektor-sektor yang lebih spesifik dan menjadi prioritas pemerintah daerah," pungkasnya.
Sementara itu, Amartha yang merupakan prosperity platform akan mendorong pertumbuhan ekonomi akar rumput yang berkelanjutan lewat penyediaan layanan keuangan inklusif untuk UMKM perempuan. Amartha menyalurkan permodalan dari pendana untuk menjangkau segmen akar rumput, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan yang merata.
"Saat ini sudah Rp13 triliun total modal yang disalurkan dari 200 ribu lebih investor ritel untuk 1,7 juta UMKM. Amartha membuka kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk memajukan ekonomi akar rumput di Indonesia," ungkap Business Head ICG Amartha, Adhini Lukitaputeri.
Di sisi lain, PT Jamkrindo bertekad untuk meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan. Saat ini ada 69 juta UMKM yang dijamin Jamkrindo dengan akumulasi volume penjaminan sebesar Rp1.909 triliun.
"Bentuk dukungan Jamkrindo meliputi menjamin para UMKM yang layak dan belum bankable, penyediaan aplikasi marketplace UMKM, melakukan penilaian/ scoring pada UMKM, pendampingan, menciptakan forum pertemuan dengan UMKM, dan literasi teknologi," papar Kepala Divisi Analisis Bisnis Jamkrindo, Etyk Turniyatun.
Turut serta mendukung acara ini PT Permodalan Nasional Madani (PMN), dimana PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku UMKM.
Dengan berbagai dukungan tersebut, diharapkan pelaku UMKM kini semakin mudah dalam mengakses kredit atau pembiayaan sehingga ujung-ujungnya ekonomi Indonesia semakin tumbuh tinggi dan tahan terhadap segala tantangan yang datang baik dari domestik maupun global.
