Infografis
Suara.com - Komisi VI DPR RI bakal memanggil manajemen TikTok untuk meminta penjelasan mengenai Project S. Pasalnya Project S TikTok Shop berpotensi merugikan sektor UMKM dalam negeri.
"Mungkin pihak DPR memanggil manajemen, perwakilan atau TikTok Indonesia" kata Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun dikutip Sabtu (8/7/2023).
Project S TikTok Shop ini tak hanya menjadi perbincangan di Indonesia saja. Kecurigaan tentang Project S TikTok Shop ini pertama kali mencuat di Inggris.
Project S TikTok Shop ini dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris-manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China.
"Kalau saya melihat dari sisi bisnisnya, jual beli mereka, yang tidak pas itu ada barang impor dari china, tidak ada batas regulasi," ujar Rudi.
Selain itu, lanjut Rudi, persoalan pajak juga belum diatur. Namun dirinya tak menampik jika perkembangan digital mau tidak mau memaksa pemerintah menyiapkan regulasi untuk perusahaan seperti TikTok.
"Ini jaman digital, umkm dibuat regulasi pemerintah supaya bisa bebas ngiklan di TikTok, pemasaran UMKM kita makin cepat," tuturnya.
Pihaknya mengaku akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tak hanya dengan TikTok. Parlemen juga akan mengundang Mendag guna membahan regulasi impor barang murah dari China.
Pertemuan tersebut juga memungkinkan pembahasan mengenai penjualan minyakita di aplikasi TikTok.
"Kalau bisa nendorong diadakannya pemanggilan rapat tentang regulasi yang menguntungkan UMKM lokal," imbuh dia.
