Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah menurun per Mei 2023. Penurunan tersebut mulai dari nilai maupun rasio utang pemerintah.
Berdasarkan, dokumen APBN KiTa edisi Juni, tercatat utang pemerintah hingga akhir Juni 2023 sebesar Rp 7.787,51 triliun atau setara dengan 37,85% produk domestik bruto (PDB).
Nilai itu turun dibandingkan bulan sebelumnya, di mana nilai utang pemerintah turun Rp 62,38 triliun atau 0,79%.
"Jadi, baik secara nominal maupun rasio, posisi utang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya," tulis Kemenkeu yang dikutip Senin (3/7/2023).
Baca Juga: Polemik Utang Pemerintah ke Jusuf Hamka Munculkan Beda Sikap Mahfud MD dan Sri Mulyani
Menurut Kemenkeu, penurunan ini didorong dari mutasi pembiayaan baik dari pinjaman maupun Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, pembayaran cicilan pokok utang lebih besar dibanding penerbitan utang baru.
Secara rinci, berdasarkan komposisinya, utang pemerintah kebanyakan dari SBN. Nilai SBN pada periode Mei 2023 sebesar Rp 6.934,25 triliun atau setara 89,04% dari total utang pemerintah.
Kemudian, utang pemerintah juga berasal dari pinjaman yang sebesar Rp 853,26 triliun. Jumlah itu terdiri dari dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 829,17 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 24,09 triliun.
Masih Dalam Batas Aman
Kemenkeu menilai utang pemerintah juga masih dalam batas aman. Hal ini terlihat dari rasio utang terhadap PDB yang masih jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu sebesar 60%.
Baca Juga: Buat Bayar Utang Pemerintah, Cadangan Devisa Akhir Mei Turun Jadi USD 139,3 Miliar
Tak hanya itu, berdasarkan jatuh tempo, utang pemerintah juga masih cukup aman, di mana rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah berkisar 8 tahun.
Di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang jangka panjang, pemerintah akan melakukan upaya dalam terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
Salah satunya, melalui pengembangan berbagai instrumen dan pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan dan SDGs.
