Infografis
Suara.com - International Monetary Funding, atau IMF, mengajukan permintaan pada pemerintah Indonesia terkait dengan kebijakan hilirisasi yang dilakukan. Ada beberapa alasan IMF minta Indonesia hentikan hilirisasi, dan beberapa akan dibahas di artikel singkat ini.
Kebijakan hilirisasi sendiri telah diberlakukan sejak 2020 lalu, dan membawa dampak nyata pada peningkatan komoditas yang termasuk dalam kebijakan ini. Namun ternyata IMF memiliki pandangan yang berbeda, terkait dengan stabilitas perekonomian internasional.
Alasan IMF Minta Indonesia Stop Hilirisasi
Beberapa alasan diajukan oleh IMF terkait permintaan ini. Diantaranya adalah sebagai berikut.
- Kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisis biaya dan manfaat, sebab mungkin saja menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain
- Perlu dilakukan analisis rutin mengenai biaya dan manfaat dari hilirisasi, terkait dengan perlu tidaknya perluasan hilirisasi
- Hilirisasi sebaiknya dipertimbangkan dengan matang, sehingga dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi
Namun demikian, Presiden RI Joko Widodo telah secara tegas akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas. Hal ini demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Kesuksesan Hilirisasi Nikel
Hilirisasi sendiri telah diberlakukan untuk nikel, dan terbukti berhasil memberikan nilai tambah yang signifikan. Keberhasilan ini yang menjadi acuan mengapa pemerintah akan melakukan perluasan hilirisasi di komoditas lain, seperti bauksit, tembaga, dan emas dalam waktu dekat.
Sumber daya alam idealnya dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berasal dari dalam negeri dan harus membawa manfaat bagi masyarakat di setiap daerah, kebijakan ini sepertinya hanya tinggal menunggu waktu pengumuman saja.
Intervensi IMF
Baca Juga: Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Aduan Masyarakat ke Polri terkait Ketidakberkeadilan
IMF sejatinya bukan hanya sekali ini saja melakukan respon pada kebijakan nasional yang diambil pemerintah RI. Jika melihat sejarah, IMF pernah pula melakukan ‘intervensi’ pada kebijakan dan inovasi yang dilakukan pemerintah.
