Infografis
Suara.com - Ketua Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto menanggapi isu terkait penguasaan ekonomi para pengusaha Tionghoa yang dalam beberapa waktu terakhir kembali muncul di permukaan.
“Masyarakat Etnik Tionghoa adalah sepenuhnya bagian dari bangsa Indonesia. Mereka bukan hanya menjalin aliansi dengan masyarakat Nusantara lainnya di sepanjang sejarah, tetapi juga turut berkontribusi dalam aspek politik, budaya, dan ekonomi negeri ini,” kata Johanes ditulis Senin (26/6/2023).
“Oleh karena mereka seutuhnya adalah bagian dari bangsa Indonesia, mereka memiliki hak untuk berkontribusi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyakat Indonesia, termasuk dalam bidang bisnis dan ekonomi,” Johanes menambahkan.
Menurutnya, etnik Tionghoa telah menjalin hubungan yang erat dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya di Nusantara ini sejak berabad-abad yang lampau. Johanes menceritakan aliansi yang dibangun antara Tionghoa dan orang Jawa tak lama setelah orang-orang Eropa di Batavia melakukan pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa pada 1740 sebagai salah satu contoh dari hubungan erat antar kedua etnis di masa lampau.
Berdasarkan penuturannya, mereka yang selamat dari pembantaian itu berbondong-bondong ke arah timur, dan mengepung benteng-benteng VOC di Semarang, Demak, dan Rembang.
“Pakubuwono II, yang memimpin kerajaan Mataram Islam dengan pusat kekuasaan di Kartasura, mengirimkan 20.000 pasukan dan sejumlah meriam untuk membantu 3.500 pasukan Tionghoa mengepung VOC di Semarang,” papar Johanes.
Selain itu, pada awal abad ke 19, berlangsung perlawanan terhadap Belanda oleh Raden Rangga Prawiradirja, Bupati Madiun yang menyatakan diri sebagai pelindung bagi orang-orang Jawa dan Tionghoa yang diperlakukan tak adil oleh pemerintahan Eropa.
“Raden Rangga dikabarkan menggalang bantuan bukan hanya dari kalangan orang-orang Jawa, tetapi juga Tionghoa. Bahkan, menurut sejarahwan Peter Carey, saat ia akhirnya tertangkap oleh Belanda, di antara pengikut yang masih setia padanya, terdapat 12 orang Tionghoa,” tuturnya.
Hubungan Tionghoa dan masyarakat lokal di Nusantara tak melulu terkait aliansi dalam perang. Sejak sebelum Indonesia berdiri, Tionghoa turut terlibat dalam membangun kebudayaan yang hingga kini masih dikenal masyarakat. Lenong misalnya, tumbuh dalam interaksi antara Tionghoa dan masyarakat Betawi.
Baca Juga: Arus Modal Asing Deras Masuk RI, Sri Mulyani: Impresif
“Menurut sejarahwan Margreet Van Till, ketika Lenong mulai tumbuh dan berkembang, khususnya sekitar tahun 1930 hingga 1950-an, Tionghoa turut berpartisipasi bukan hanya dengan mengatur sisi bisnis dari kesenian ini, tetapi juga berperan menambahkan lagu-lagu dan cerita untuk ditampilkan dalam pertunjukan-pertunjukan itu,” tutur Johanes.
Selain aliansi dalam perang dan kontribusi bagi dunia seni, Johanes menjelaskan bahwa orang Tionghoa juga turut berperan dalam pembangunan kebangsaan Indonesia. Menurutnya, pada sekitar tahun 1930-an, berdiri sebuah partai bernama Partai Tionghoa Indonesia (PTI), yang menaruh simpati dan mendukung gerakan nasionalisme Indonesia.
Di antara para pendirinya terdapat nama Liem Koen Hian dan Kwee Thiam Tjing, yang menulis sebuah karya kenamaan berjudul Indonesia Dalem Api dan Bara.
“Di kemudian hari, tokoh dari partai ini, Liem Koen Hian, bahkan menjadi salah satu dari empat tokoh Tionghoa yang turut terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),” paparnya.
“Selain Liem Koen Hian, tokoh lain yang dikenal terlibat dalam BPUPKI adalah Tan Eng Hwa, yang adalah seorang ahli hukum. Sedangkan pasca kemerdekaan, kita mengenal nama-nama Tionghoa, seperti Siauw Giok Tjhan dan ahli hukum terkemuka, Yap Thiam Hien, mewarnai dunia politik dan hukum Indonesia,” pungkasnya.
Kembali pada isu ekonomi, Johanes memaparkan bahwa para pebisnis Tionghoa sebenarnya turut berperan dalam masyarakat Nusantara baik semasa era kolonial maupun pasca kemerdekaan.
“Pada masa lampau tak sedikit pengusaha Tionghoa yang karena kedermawanannya bersedia memberi bantuan kepada masyarakat lokal,” tuturnya.
Menurutnya, Tjong A Fie, pengusaha Tionghoa di Medan yang meninggal dunia di dasawarsa ketiga abad yang lalu, adalah salah satu contohnya. Ia dan saudaranya, Tjong Yong Hian, bukan hanya memberi kontribusi penting bagi perekonomian di Medan dan wilayah Sumatra Utara pada era itu, tetapi juga memberikan sumbangan kepada masyarakat tanpa pandang suku dan agama mereka.
“Seperti dicatat dalam tulisan Pauline van Roosmalen, Tjong bersaudara menyumbangkan uangnya untuk pembangunan sekolah, klenteng, masjid, jembatan, dan rumah sakit. Oleh karenanya ia sangat dihargai oleh masyarakat Medan dari berbagai latar belakang etnis,” jelas Johanes.
Pasca kemerdekaan, Tionghoa juga turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Indonesia yang sempat mengalami krisis tak lama setelah peristiwa kudeta gagal yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia.
Sebagai catatan, peristiwa berdarah itu bukan hanya menyebabkan gugurnya sejumlah perwira terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga membawa pada kekacauan ekonomi, yang terus berlangsung bahkan hingga di awal pemerintahan Orde Baru (Orba).
Ekonomi baru mulai stabil setelah Orde Baru membentuk tim ekonomi—yang antara lain terdiri dari para ahli ekonomi lulusan Amerika Serikat—yang kemudian membuat terobosan dengan menumbuhkan pengusaha-pengusaha muda nasional dan mengundang masuknya modal asing.
“Di sinilah pengusaha-pengusaha Tionghoa memainkan peran mereka, mendukung pemerintah Orde Baru memulihkan ekonomi Indonesia saat itu,” jelas Johanes.
Dalam pandangan dosen program magister ilmu komunikasi Universitas Pelita Harapan itu, berbagai peran dan kontribusi etnik Tionghoa memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat ini sebenarnya telah berakar secara mendalam pada masyarakat lokal.
Oleh karenanya, ia mengharapkan agar seluruh masyarakat Indonesia merespons keberadaan saudara sebangsa etnik Tionghoa ini dengan penerimaan yang utuh, dan tak lagi mempermasalahkan kalaupun benar mereka memiliki proporsi penguasaan ekonomi yang cukup besar.
“Bukankah mereka adalah sesama bangsa Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan komponen bangsa yang lain?” katanya.
Meski demikian, ia juga mengharapkan etnik Tionghoa tetap waspada pada hal apapun yang berpotensi merusak hubungan antara Tionghoa dan seluruh komponen bangsa Indonesia yang lain. Termasuk di dalamnya adalah perubahan kebijakan Tiongkok, yang akhir-akhir ini seolah ingin menegaskan kembali hubungan antara etnik Tionghoa dan Tiongkok.
Menurutnya, respons penolakan yang tegas, yang telah diperlihatkan oleh beberapa tokoh Tionghoa dan kelompok muda Tionghoa, perlu mendapatkan apresiasi.
