Infografis
Suara.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat, Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp124 triliun. Angka ini naik Rp7 triliun dari tahun sebelumnya Rp117 triliun.
Sumber pendapatan APBDesa 2023 masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Rinciannya, dana desa 55% (Rp68 triliun), ADD (Alokasi Dana Desa) 29% (Rp37 triliun), bantuan keuangan kabupaten/kota 4% (Rp5 triliun), bagi hasil pajak dan retribusi pemkab/kota 4% (Rp4,5 triliun), bantuan keuangan provinsi 3% (Rp3,5 triliun), SILPA tahun sebelumnya 2% (Rp2,8 triliun) dan PADes 2% (Rp2,7 triliun).
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan, dana desa yang disalurkan ke desa rata-rata mencapai Rp907 juta. Dengan minimal di angka Rp489 juta dan maksimalnya di angka Rp3,82 miliar. Pagu minimal terdapat di salah satu desa di Sulawesi dan maksimal di salah satu desa di Sumatera.
"Rata-rata pagu dana desa yang terbanyak di Jawa dan Bali. Ini karena warga desa mereka banyak begitu juga jumlah warga miskinnya," tutur pria yang akrab disapa Gus Halim tersebut dalam Konferensi Pers tentang APBDes 2023 di Jakarta Selatan, Kamis, (22/6/2023).
Baca Juga: Gedung Kemendes PDTT Terbakar, 12 Mobil Pemadam dan 50 Personel Gulkarmat Jaksel Dikerahkan
Gus Halim mengatakan, dari total pagu Rp68 trilun, dana desa yang telah disalurkan adalah sebanyak Rp30,97 triliun. Dana tersebut sudah disalurkan ke rekening kas masing-masing desa. Total ada 72.620 desa yang menerima dana desa tahun ini. Sedangkan dana desa yang tersalurkan khusus untuk BLT Dana desa adalah Rp3,88 triliun. Dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada 2,75 juta KPM di 71.984 desa.
Dana desa tersebut nantinya akan digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, pembuatan jembatan, pasar desa, mendukung kegiatan BUMDesa, tambatan perahu, pembuatan embung, irigasi hingga penahan tanah.
Selain itu, dana desa juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Makanya, dana desa digunakan juga untuk pembuatan sarana olahraga, penyediaan air bersih, MCK, Polindes, pembuatan drainase, PAUD, Posyandu hingga pembuatan sumur umum.
Pada kesempatan tersebut, Gus Halim juga memaparkan komposisi pengeluaran APBDes 2023. Kata dia, proporsi pengeluaran APBDes 2023 terbanyak adalah untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang mencapai Rp48,51 triliun. Kemudian disusul oleh pelaksanaan pembangunan desa Rp44,19 triliun, pembinaan kemasyarakatan Rp7,68 miliar, pemberdayaan masyarakat Rp11,97 triliun dan penangggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa Rp11,95 triliun.
Dia menambahkan, komposisi anggaran pengeluaran khusus dari dana desa telah sesuai dengan Undang-Undang Desa.
Baca Juga: Gus Halim Targetkan Satu Desa Satu Pendamping di RPJP
