Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Ini merupakan penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia yang kali ketiga diterima Provinsi Jateng pada era kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Penghargaan diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan diterima langsung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada 2019 dan 2020.
Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah diakui sebagai ‘Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi’.
Penghargaan khusus ini kembali diraih berkat keseriusan Ganjar dan seluruh jajarannya yang berkomitmen untuk mengembangkan penerapan energi baru terbarukan atau EBT.
Baca Juga: Luncurkan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Presiden Paparkan Visi Indonesia Emas 2045
Di bawah kepemimpinan Ganjar, jumlah desa mandiri energi (DME) di Jawa Tengah yang saat ini telah ada 2.353 DME. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.
Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini, menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.
"Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan, ini indikasi kawan-kawan ASN dia memperbaiki diri, melakukan inovasi dan kemudian menunjukkan performance terbaiknya,” ujar Ganjar.
Ia memastikan, penghargaan akan menjadi pemicu dan semakin memotivasi dirinya untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target.
"Sampai masa jabatan saya berakhir membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD tidak bisa tidak. Tapi ada dua prioritas, yang pertama pengentasan angka kemiskinan ekstrem dan kedua angka stunting kita menggunakan anggaran bukan hanya APBD, maka tadi saya paparkan ada dari Baznas, CSR, filantropi, kelompok masyarakat yang peduli," paparnya.
Selain itu, ia juga turut serta menyelesaikan proyek nasional. Misalnya, penataan kawasan Borobudur.
"Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan termasuk proyek strategis nasional. Maka, kemarin kita dibantu Presiden membereskan kawasan yang ada di Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data jangan sampai ada ego sektor," tuturnya.
Sebagai informasi, Bappenas RI juga menobatkan Kabupaten Temanggung, sebagai Kabupaten Terbaik Pertama kategori Perencanaan dan Pencapaian tingkat kabupaten. Selain itu, Kota Semarang juga meraih penghargaan dari kategori serupa untuk tingkat kota terbaik ketiga
Adapun indikator-indikator yang ditentukan Bappenas untuk daerah penerima PPD, antara lain penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres, dan wilayah setara) dan inovasi pembangunan.
Bappenas juga melakukan tiga tahap penilaian sebelum menetapkan daerah terbaik, yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.
Berdasarkan hal itu, Jawa Tengah dinilai memiliki capaian indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik melalui kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.
Jawa Tengah juga dinilai memiliki RKPD yang komperhensif dan konsistensi, antara evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
