Infografis
Suara.com - Kementerian PPN/Bappenas mendorong seluruh pelaku di tingkat pusat dan daerah untuk berperan aktif dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap produksi komoditas berkelanjutan dengan mendukung Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan.
Pesan ini disampaikan dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta untuk meningkatkan kesadaran akan inisiatif Sustainable Jurisdictions Indicators (SJI), dan bagaimana mereka dapat membantu memposisikan Indonesia di panggung global.
Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku tingkat nasional tentang Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dan bagaimana hal itu melengkapi inisiatif nasional lainnya untuk mempromosikan produksi komoditas pertanian yang berkelanjutan, legal dan bebas deforestasi, dengan fokus pada kelapa sawit. Didukung oleh European Forest Institute, Surveyor Indonesia, Javlec, Universitas Indonesia dan USAID SEGAR.
Sekitar 100 peserta dari kementerian, pemerintah kabupaten, sektor swasta dan masyarakat sipil menghadiri pertemuan tersebut, di mana mereka diinformasikan tentang Sustainable Jurisdictions Indicators, platform data terkait, manfaat untuk pelaku rantai pasokan, dukungan yang tersedia untuk membantu kabupaten dan petani kecil dalam transisi menuju keberlanjutan, dan proposal untuk meningkatkan ketertelusuran komoditas sejalan dengan persyaratan pasar global.
Baca Juga: BappenasTerus Pertajam Rancangan RPJPN 2025-2045 Dengan Libatkan Tokoh Agama dan Budaya
Pertemuan di Jakarta menjadi pembuka dari serangkaian lokakarya yang akan berlangsung di daerah-daerah penghasil utama kelapa sawit di seluruh Indonesia selama beberapa bulan mendatang, untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana inisiatif tersebut dapat bermanfaat bagi kabupaten dengan menilai dan menampilkan kemajuan yang mereka buat menuju keberlanjutan.
“Indonesia telah membuat langkah besar menuju keberlanjutan dalam produksi komoditas pertaniannya, khususnya di sektor kelapa sawit yang mewajibkan sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan adalah alat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan ini kepada dunia, dan untuk membantu kabupaten di Indonesia menyadari manfaat yang datang dari peningkatan komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ini untuk mendukung kabupaten melalui kebijakan yang ditargetkan dan bantuan keuangan untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan kita bersama, dan kami akan terus mengembangkan inisiatif untuk mendukung kabupaten dan industri kami dengan lebih baik,” ujar Anang Noegroho, Direktur Pangan dan Industri, ad interim. Pertanian Kementerian PPN/Bappenas.
